Jayapura (ANTARA) - Aparat Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, memalang kantor bupati setempat.
Lauren Borotian, salah satu ASN dari Dinas Pertanian Kabupaten Keerom, ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Selasa, menjelaskan pada Senin (8/6), lebih dari 100-an ASN datang ke halaman kantor Bupati Keerom.
Kedatangan mereka kali ini bukan untuk bekerja, tetapi untuk berdemo dan meminta kejelasan soal pembayaran kinerja selama dua triwulan dan beberapa tuntutan lainnya.
Dia mengatakan demonstrasi yang dilakukan itu merupakan kelanjutan dari demo serupa pada Selasa (3/6). ASN yang datang berasal dari beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Keerom, juga bergabung para tenaga medis. Usai berdemonstrasi mereka memalang kantor bupati setempat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom Keerom Blasius Waluyo Sejati ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pada saat yang sama, Bupati Keerom, Muh. Markum, sedang melakukan rapat koordinasi dengan Bank Papua Pusat di Jayapura.
"Saat ASN melakukan demonstrasi, Bapak Bupati Keerom sedang melakukan rapat koordinasi dengan Bank Papua, dan pertemuan ini penting sehingga tidak bisa diwakilkan," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Keerom, Trisiswanda Indra,menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah kini sedang mengalami kesulitan karena lambannya transfer dari pemerintah pusat, sementara keerom tidak memiliki PAD yang memadai untuk menalangi hal tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa kinerja triwulan pertama siap dibayarkan namun secara bertahap sesuai kemampuan daerah, untuk triwulan kedua dan tuntutan lainnya ia tak memberikan jawaban pasti.
Meski sudah dijelaskan, namun ASN tetap bersikeras menemui sekaligus mendengar penjelasan dari Bupati Keerom. ASN memutuskan untuk tidak membuka pemalangan hingga menemui bupati. Hingga saat ini Kantor Bupati masih di palang.
Berita Terkait
Pemkab Jayapura: Serapan APBD 2024 capai 78 persen
Selasa, 3 Desember 2024 23:55
Sekda Jayapura Hana minta 4.000 ASN tingkatkan kinerja pemerintah
Senin, 2 Desember 2024 9:43
Disdik Biak tunggu peraturan Mendikdasmen penempatan guru ASN di sekolah swasta
Minggu, 1 Desember 2024 18:19
Pemkab Biak berlakukan nontunai bayar gaji CPNS-PPPK
Sabtu, 30 November 2024 18:34
Pemkab Jayapura ajak warga dan aparat pemerintah membayar pajak
Sabtu, 30 November 2024 17:44
Pj Gubernur Papua: Judi online jadi pemicu KDRT
Kamis, 28 November 2024 16:46
Pemkab Mimika mulai batasi perjalanan dinas pegawai
Selasa, 26 November 2024 22:23
Pemkab Supiori alokasi bayar TPP ASN Rp12 miliar
Minggu, 17 November 2024 17:29