Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai sektor transportasi memiliki fungsi penting dan strategis dalam merekatkan integritas dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Transportasi juga sebagai katalisator dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sehingga pengembangan transportasi sangat penting," kata Menhub Budi Karya dalam penandatangan nota kesepahaman dan webinar Seri#9 Efektivitas PSBB dan Dukungan Logistik Kemanusiaan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Jakarta, Selasa.
Dikatakan Menhub, pengembangan transportasi baik darat, laut, dan udara, juga ikut menunjang pembangunan daerah terpencil, terluar, dan terisolir juga memiliki arti strategis dalam pengembangan proyek nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Menub Budi Karya juga mengatakan transportasi memiliki sifat multidimensi karena melibatkan semua ilmu dalam pengembangan dan pengelolaan, yaitu bukan saja terkait dengan aspek pergerakan orang dan barang tapi juga memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, juga memerlukan dukungan fiskal, ilmu pengetahuan dan teknologi hingga kewilayahan.
"Kesehatan juga menjadi aspek sangat penting apalagi jika dilihat saat pandemi COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia dan dunia," kata Menhub.
Terkait dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pemangku kepentingan, Menhub menilai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selalu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga kementerian dan lembaga.
Untuk itu Menhub telah memerintahkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub untuk terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan suatu sistem transportasi yang baik.
"Kolaborasi dengan perguruan tinggi penting karena merekalah yang paling memahami seluk beluk kondisi transportasi daerahnya masing-masing," katanya.
Kepala Badan Litbang Kemenhub Umiyatun Hayati Triastuti mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui kolaborasi dari berbagai mitra baik pemerintah, perguruan tinggi, hingga organisasi profesi.
"Tujuannya agar penelitian yang dihasilkan berkualitas dan terukur di bidang transportasi di seluruh daerah," katanya.
Dalam webinar itu Balitbang Kemenhub menandatangani nota kesepahaman antara lain dengan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Balitbang Kemenkes, Universitas Diponegoro, UNiverstitas Udayana, Universitas Sriwijaya, Universitas Riau, Universitas Nusa Cendana, Universitas Patimura, serta Persatuan Insinyur Indonesia.
