Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera menindak lanjuti temuan pungli bantuan sosial (bansos) yang ditemukan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sebuah inspeksi mendadak.
“Meminta Kementerian Sosial segera menindak lanjuti dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menyatakan bahwa tindak lanjut itu agar dapat mengungkap latar belakang serta mengusut tuntas adanya pungli terkait dana bansos sehingga oknum yang diduga terlibat dapat segera ditindak.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan praktik pungutan liar (pungli) bansos bantuan pangan non-tunai (BPNT) saat melakukan inspeksi mendadak di Kota Tangerang, Banten pada Rabu (28/7).
Ketua MPR kemudian juga meminta komitmen Kemensos untuk memastikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 sesuai dengan data penerima bansos dan diterima secara penuh.
Komitmen itu, lanjutnya, harus diiringi dengan upaya mengantisipasi atau pun mencegah terjadinya pungli atau penyelewengan dana terkait bansos.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta aparat berwenang untuk meningkatkan pengawasan terhadap petugas atau panitia penyaluran dana bantuan sosial tunai (BST) serta Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun BPNT.
Menurut dia, hal itu harus dilakukan agar penyaluran bansos dapat tepat sasaran dan bisa bermanfaat disamping mencegah pungli maupun penyelewengan dana bansos oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Warga penerima PKH, kata Bamsoet, juga diminta untuk dapat mengecek ulang bantuan yang diberikan serta melaporkan kepada aparat petugas atau Kepolisian apabila terdapat pemotongan atau tidak menerima secara penuh.
“Agar aparat dapat menelusuri dan menindak lanjuti aduan tersebut,” ujarnya.
Mensos Risma sebelumnya juga telah telah meminta masyarakat penerima bansos baik BST, PKH dan BPNT atau Program Sembako untuk menolak jika dimintai pungutan dalam bentuk apapun.
"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," kata Risma pada Rabu (28/7).
Berita Terkait
Ketua MPR ingatkan KPU antisipasi kendala Pemilu 2024
Selasa, 14 Juni 2022 4:18
Wakil Ketua MPR mendukung langkah Panglima TNI tumpas KKB Papua
Selasa, 17 Mei 2022 3:22
Ketua MPR RI: Perlu kedepankan pendekatan tegas-humanis di Papua
Selasa, 26 April 2022 21:06
Ketua MPR mendorong Densus 88 terus usut kelompok teroris NII
Rabu, 20 April 2022 21:22
Ketua MPR kecam keras teror yang dilancarkan KKB di Papua
Selasa, 29 Maret 2022 22:02
Ketua MPR RI: MotoGP jadikan Indonesia makin dikenal penduduk dunia
Rabu, 16 Maret 2022 19:03
Ketua MPR RI dukung Polri terapkan keadilan restoratif perkara ringan
Rabu, 9 Maret 2022 14:08
Ketua MPR sambut baik aturan baru perjalanan domestik tanpa tes antigen
Rabu, 9 Maret 2022 3:50