Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Papua mendorong kabupaten dan kota agar menyukseskan program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) guna memberikan imunisasi campak rubella pada anak usia 9 bulan hingga 12 tahun serta imunisasi kejar bagi anak balita yang belum lengkap imunisasinya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Aaron Rumainum di Jayapura, Jumat, mengatakan cakupan imunisasi dasar lengkap di Papua belum pernah mencapai cakupan optimal yang diharapkan yakni 95 persen.
"Bahkan pada 2021 lalu cakupan imunisasi dasar lengkap baru mencapai 53,3 persen, turun dari tahun sebelumnya sebesar 60 persen, karena pandemi COVID-19," katanya.
Menurut Aaron, namun ada beberapa saja yang mencapai target hingga 90 persen seperti Kota Jayapura dan Kabupaten Mappi.
"Jadi situasi ini akan berdampak pada munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) jika tidak dilakukan imunisasi kejar atau tambahan," ujarnya.
Dia mengatakan saat ini penyakit difteri, campak, dan rubella meningkat, ini seharusnya menjadi "warning".
"Papua sudah pernah mengalami KLB campak, polio, rubella, dan difteri di Kota Jayapura dan Asmat," katanya.
Dia menambahkan, sasaran untuk BIAN sekitar 790 ribu anak, dan kendalanya masalah perencanaan anggaran karena program ini dilakukan 2022.
"Jadi sebenarnya harus direncanakan anggarannya pada 2021. Tapi itu bukan halangan, kami petugas akan tetap bekerja melayani,” ujarnya.
Senada dengan Aaron, Kepala UNICEF Papua dan Papua Barat Aminuddin M Ramdan mengatakan komitmennya mendukung Dinas Kesehatan hingga tingkat puskesmas di wilayah setempat.
"Untuk memastikan pelaksanaan program BIAN berjalan lancar, sedikitnya ada tiga dukungan yang diberikan, yakni dukungan penguatan kapasitas tenaga vaksinator kemudian membantu sisi perencanaannya serta pengaturan logistik sampai ke level evaluasi dan monitorong,” katanya.
