Jayapura (ANTARA) - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Papua menetapkan 14 orang sebagai tersangka kasus korupsi APBD di lingkungan DPRD Paniai pada tahun anggaran 2018.
Sebanyak 14 orang tersangka yang sudah ditetapkan yaitu 12 mantan anggota DPRD, Sekwan dan Bendahara DPRD Paniai.
Direktur Reskrimsus Polda Papua Kombes Pol Sanchez Napitupulu, di Jayapura, Jumat, menjelaskan, korupsi yang diduga dilakukan 25 orang mantan anggota DPRD Paniai beserta bendahara dan sekretaris dewan (sekwan) hingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp59 miliar.
Dana yang diduga disalahgunakan berasal dari alokasi dana peningkatan kapasitas lembaga DPRD Paniai yang mencakup sembilan kegiatan di antaranya hearing, perjalanan dinas, dan lainnya yang dananya berjumlah Rp83 miliar.
Terkait 13 orang mantan anggota dewan lainnya saat ini sudah dilayangkan surat panggilan untuk diperiksa.
"Tidak tertutup kemungkinan ke 13 mantan anggota dewan itu juga ditetapkan sebagai tersangka, karena mereka turut menerima dana tersebut," kata Napitupulu.
Menurutnya lagi, dalam melakukan aksinya hingga merugikan negara, mantan anggota DPRD Paniai beserta sekwan dan bendahara berencana membuat kegiatan namun tidak dilakukan, walaupun anggarannya sudah dicairkan.
Uang tersebut kemudian dibagikan secara berkala kepada para anggota dewan, dan masing-masing anggota dewan menerima dana Rp500 juta tiap triwulan.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 1 dan 2 UU tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal empat tahun, maksimal dua puluh tahun dengan denda minimal sebesar dua ratus juta rupiah dan maksimal satu miliar rupiah," kata Kombes Sanchez Napitupulu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Polda Papua menetapkan 14 tersangka korupsi di DPRD Paniai tahun 2018
