Anggota MRP minta KPK serius tangani kasus korupsi Gubernur Lukas Enembe

Jakarta (ANTARA) - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Herman Yoku meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih serius menangani kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe karena negara tidak boleh kalah dari koruptor.

"Pengangkatan kepala suku besar dinilai sebagai upaya untuk menghindari pemeriksaan KPK dengan berlindung dari adat masyarakat Papua,"kata Herman Yoku dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.

Ketua Suku Besar Wikaya di Papua mempertanyakan legalitas Dominikus Sorabut yang mengklaim Ketua Dewan Adat Papua (DAP) melantik Lukas Enembe.

"Saya pernah menjadi ketua dewan adat, jadi, DAP itu rumah saya. Saya baru kaget ada dewan adat pergi lantik kepala suku di wilayah adat orang lain,"ujarnya. 

Herman mengatakan, Dominikus Sorabut adalah Ketua DAP versi KLB Papua merdeka yang diinisiasi kelompok Forkorus Yaboisembut tahun 2011.

"Saya  hanya mengakui DAP di bawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga, yang terpilih berdasarkan hasil Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana tahun 2021,"ujarnya.

Ia menilai, pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar dilakukan Dominikus Sorabut perlu diluruskan.

"Kepala Suku Jayawijaya hanya satu, yaitu Silo Karno Doga, anak dari Obahorok," katanya.

Pengukuhan seorang kepala suku selalu dilakukan, lanjut Herman, di wilayah adatnya sendiri dan dilakukan ritual pengukuhan bukan orang harus memiliki garis keturunan yang dilantik.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota Majelis Rakyat Papua minta KPK serius untuk kasus Lukas Enembe