Jayapura (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura menyiapkan langkah mitigasi guna mengantisipasi terjadinya permasalahan pada daftar pemilih tetap (DPT)
menjelang Pemilu 2024 di daerah ini.
Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir di Jayapura, Jumat, mengatakan upaya mitigasi DPT merupakan hal yang krusial dilakukan karena jika tidak ditata baik, maka menjadi sumber masalah dan akhirnya bisa terjadi pemilu suara ulang (PSU).
"Selain itu akan berdampak pada kesalahan prosedur dan beberapa tahapan lainnya," kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya masih terus melakukan pengawasan pemutakhiran data Pemilu 2024.
"Tahapan pertama dari pemutakhiran data adalah pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) yang bersumber dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disinkronkan dengan DPT pemilu sebelumnya," ujar dia.
Dia menjelaskan pihaknya mendorong publik untuk terlibat dalam konteks pengawasan partisipatif yang melibatkan delapan SMA di Kota Jayapura ditambah satu SLBN 1 Jayapura melalui sosialisasi dengan Tema "OSIS Jaga Hak Pilih".
Selain itu, papar dia, melibatkan organisasi kepemudaan (OKP) dari Kelompok Cipayung untuk pengawasan partisipatif Pemilu 2024 sehingga ada tiga kesepakatan Bawaslu Kota Jayapura dan OKP Kelompok Cipayung. Pertama, sosialisasi internal di setiap OKP, seperti anggota OKP yang datanya belum tercoklit..
Kedua, ujarnya, membuka "Posko Jaga Hak Pilih" di setiap Sekretariat OKP. Jika ada masyarakat yang belum tercoklit boleh mendatangi sekretariat OKP.
"Ketiga, langsung turun ke lapangan mengecek setiap rumah dengan sampel-sampel untuk mengetahui berapa jumlah pemilih yang belum masuk DPT," ujarnya.
