Pemprov Papua mencari solusi persamaan hak tambahan penghasilan nakes

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera mencari solusi untuk menyelesaikan tuntutan terkait persamaan hak tambahan penghasilan (TPP) yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dari dari tiga rumah sakit yakni RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura, dan RS Jiwa Abepura.

"Kami akan berusaha untuk mencari solusi sehingga permasalahan ini tidak menemui jalan buntu," kata Kepala Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua Elpius Hugi saat menerima aspirasi dari para nakes di Jayapura, Selasa.

Menurut Hugi, apa yang disampaikan oleh para nakes menjadi perhatian karena Pemprov Papua.  "Tetapi kami harap para nakes tetap menjalankan tugas utama untuk melayani masyarakat," ujarnya.

Pihaknya akan mengundang setiap perwakilan dari masing-masing rumah sakit guna membahas tuntutan persamaan hak tambahan penghasilan bersama Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun yang rencananya akan berlangsung pada 5 September 2023.

Pada hari ini (3/10) pukul 09.00 WIT Aliansi Tenaga Kesehatan dari dari tiga rumah sakit itu melakukan aksi yang menuntut persamaan hak tambahan penghasilan di halaman RSUD Dok II Jayapura, kemudian menuju Kantor Gubernur Papua.

Ketua koordinasi lapangan Barbalina Dekeniap mengatakan nakes saat ini bekerja secara profesional sesuai dengan profesi serta penuh rasa bertanggung jawab.

Menurutnya Barbalina, para nakes yang saat ini melakukan aksi terkait persamaan hak sebagai tenaga kesehatan supaya tidak dibeda-bedakan.

"Kami melayani dengan pasien yang sama, bahkan ada nakes yang bekerja selama 24 jam, sehingga kami harap supaya TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang berikan harus sama," katanya.