Jayapura (ANTARA) -
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua terus memperkuat pengawasan guna mencegah terjadinya politik uang khususnya selama masa kampanye pemilihan kepala daerah 2024 (pilkada) karena praktik ini sering terjadi pada periode tersebut.
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin di Jayapura, Kamis, mengatakan hingga kini belum adanya laporan atau temuan terkait politik uang namun potensi terkait praktik tersebut pada saat pilkada ini, pasti masih selalu ada.
“Oleh karena itu kami bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) terus memperketat pengawasan terkait pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye,” katanya.
Menurut Hardin, saat pesta pemilu di Februari lalu politik uang masih ditemukan, untuk itu pada pilkada juga pasti ada, sehingga Bawaslu akan memperketat pengawasan tersebut.
“Soal politik uang masih menjadi potensi dalam pelaksanaan pilkada dan itu merupakan kerawanan yang terjadi pada pesta demokrasi,”ujarnya.
Dia menjelaskan oleh sebab itu pihaknya juga terus membangun komitmen dengan peserta pilkada dengan melakukan penandatangan deklarasi pengawasan pilkada damai 2024.
“Kami juga telah meminta kepada peserta pilkada untuk mengedepankan politik adu gagasan dan memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat,” katanya.
Dia menambahkan Bawaslu terus memastikan berusaha untuk selalu bekerja sesuai dengan tugas utama namun pihaknya juga meminta dukungan dari semua pihak terutama masyarakat agar menjaga muruah dari pesat demokrasi lima tahun sekali ini.
“Kami juga mengimbau kepada KPU dan juga peserta pilkada untuk mematuhi komitmen yang telah disepakati sebelumnya, dan mengikuti seluruh tahapan pilkada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
