Timika (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan berkomitmen memperhatikan hak dan kesejahteraan tenaga para guru sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah itu.
"Karena hingga kini masih banyak tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Papua Selatan, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, pemerataan guru, hingga perlindungan dan pendataan kesejahteraan tenaga guru," kata Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan Paskalis Imadawa dalam keterangan di Jayapura, Selasa.
Terkait hal itu pihaknya akan berkolaborasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua Selatan agar tidak ada lagi pungutan dari para guru.
"Kalau boleh biaya yang dibutuhkan diusulkan kepada pemerintah provinsi supaya bisa dianggarkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan," ujarnya.
Dengan demikian, kata dia, PGRI bisa mandiri dan para guru tidak lagi menjadi sasaran pungutan iuran untuk organisasi tetapi pemerintah telah menyokong seluruh kegiatan PGRI Papua Selatan.
"Kehadiran PGRI Papua Selatan tidak hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai kekuatan moral dan profesional," katanya.
Dia menambahkan pihaknya mengajak semua instansi terkait untuk membangun PGRI Papua Selatan yang inklusif, progresif, dan responsif, terhadap kebutuhan guru dan perkembangan zaman.
"Tapi juga organisasi ini dijadikan sebagai rumah besar para guru untuk bertumbuh, belajar, dan bergerak, bersama membangun peradaban Papua Selatan yang bermartabat," ujarnya.
Dia mengatakan Papua Selatan adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terus membangun fondasi pemerintahan dan pelayanan publik diberbagai bidang, termasuk bidang pendidikan dan dalam semangat membangun daerah kehadiran PGRI bukan hanya penting tetapi mutlak dibutuhkan.
"Untuk itu PGRI harus tampil sebagai mitra strategis pemerintah provinsi dalam merancang pendidikan Papua Selatan yang unggul, adil dan berkelanjutan," katanya.
