Sarmi (Antara Papua) - Wacana pembentukan daerah otonom baru Provinsi Tabi kembali mengemuka dalam pertemuan kawasan dan musyawarah percepatan pembangunan Tabi yang meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya, di Kabupaten Sarmi, Papua, Rabu.
Bupati Sarmi Mesak Manibor dalam sambutannya di hadapan peserta kegiatan tersebut mengatakan, pendekatan pembangunan yang digagas dengan pendekatan wilayah berbasis adat selanjutnya harus menjadi acuan untuk pengembangan wilayah administratif pemerintah propinsial.
"Dalam pengertian sudah mulai direncanakan pemekaran wilayah provinsi Papua berdasarkan tujuh wilayah adat. Saya mendorong agar wilayah adat Tabi segera dipertimbangkan menjadi wilayah pemekaran provinsi baru yaitu Provinsi Tabi," katanya.
Selain itu, Manibor juga menyampaikan sejumlah pemikiran dan gagasannya untuk pengembangan dan kemajuan pembangunan pada wilayah Tabi dan wilayah provinsi Papua.
Diantaranya, pembangunan wilayah Tabi dalam segala aspek akan dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyatnya, jika terdapat adanya persepsi yang sama antara para bupati/wali kota se-wilayah Tabi.
"wilayah ini selain merupakan pusat pemerintahan Provinsi Papua tetapi juga sebagian daerahnya merupakan hinterland dan penyangga baik dibidang ekonomi maupun sosial budaya. Penyamaan persepsi ini akan terwujud melalui sikap saling menghargai dan menghormati antar pimpinan daerah," katanya.
Mesak mengatakan, akan lebih baik lagi, jika para kepala daerah di wilayah Tabi saling bertukar informasi dan setiap saat selalu membangun komunikasi dan koordinasi dalam hubungan emosial sebagai sesama anak negeri.
"Mari kita hindari intrik-intrik politik semu maupun pembunuhan karakter antar sesama anak Tabi. Kita juga tidak boleh terjebak dengan politik adu domba yang dimainkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Karena itu pada kesempatan temu kawasan ini saya menggagas terbentuknya assosiasi bupati/wali kota wilayah adat Tabi," katanya.
"Saya mengajak kita semua, baik pimpinan daerah, maupun seluruh jajaran pemerintah di wilayah Tabi, untuk membantu pemerintah Provinsi Papua dalam mengatasi persoalan pembangunan pada umumnya dan secara khusus di wilayah Tabi. Sebab wilayah Tabi merupakan barometer kemajuan pembangunan di Papua," lanjutnya.
Karena itu, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam kebijakan pembangunan Provinsi Papua harus diintegrasikan dengan arah dan kebijakan pembangunan di kabupaten/kota di wilayah Tabi.
"Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, bapak Lukas Enembe dan bapak Klemen Tinal yaitu "Papua bangkit, mandiri dan sejahtera" yang dikemas dalam kebijakan "gerbang mas hasrat Papua" harus menjadi roh dan nafas yang meng-ilhami dan terintegrasi dengan perwujudan visi dan misi masing-masing daerah kabupaten/kota wilayah Tabi," katanya.
Sementara untuk menggapai masa depan yang lebih baik, Mesak menghimbau agar mulai sekarang, para pemangku kepentingan membuat perencanaan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Tabi.
Pusat-pusat pendidikan strategis dan berkualitas harus segera dibangun. komitmen untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun harus sudah ditetapkan di masing-masing kabupaten/kota, dengan target yang jelas dan terukur.
"Mari kita proyeksikan rencana kebutuhan SDM sesuai prospek ketersediaan pasar tenaga kerja dan mulai kita persiapkan sekarang. Selain SDM dengan jenjang pendidikan formal yang memadai, kita juga butuh tenaga kerja yang menguasai keterampilan, memiliki kreatifitas dan jiwa interprenur," katanya.
Di bidang kesehatan, lanjut Manobor, harus dibangun satu rumah sakit yang berstandar internasional di salah satu wilayah Tabi. Yang fokus pada pelayanan kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran hidup sehat dan pada penyiapan generasi emas dengan gizi dan lingkungan yang sehat untuk mendukung tumbuh kembang anak.
"Pendekatan tiga pilar pelaku pembangunan yaitu agama, adat dan pemerintah. Konsekuensi dari penerapan pendekatan ini berdampak pada alokasi kegiatan dan anggaran daerah untuk mengakomodasi keberadaan tiga pilar utama," katanya.
Sementara itu, mantan Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Papua harus dibagi menjadi lima wilayah pembangunan dengan mengambil lima budaya besar di Provinsi Papua yaitu budaya Mamta, La Pago, Ha Anim dan Saireri.
"Kita harus membaginya menjadi lima wilayah adat dalam pembangunan sehingga ada pemerataan dan keadilan di tanah dan negeri ini," katanya.
Guna mempercepat pembangunan di Papua, Habel yang juga ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua itu mengaku setuju jika ada wacana pengusulan pemekaran Provinsi Tabi yang meliputi Kabupaten dan Kota Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya kembali mengemuka dalam pertemuan tersebut.
"Ketidakadilan dalam pembangunan di daerah ini dengan keterbatasan pembangunan infranstruktur yang masih terbatas dibidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya sudah sepatutnya didorong lewat pemekaran daerah otonom baru," katanya.
Pada 10 Maret 2013, di Pualu Metu Debi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura saat pertemua pertama, wacana pembentukan Provinsi Tabi pertama kali mengemuka, hanya saja waktu itu sejumlah kepala daerah belum sepakat untuk pembentukan otonom baru tersebut. (*)
