Biak (ANTARA) - Ketua DPR Kabupaten Biak Numfor, Papua, Daniel Rumanasen menyebut laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2024 menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun.
"Kriteria dan indikator penilaian mencakup pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pemberian pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia serta perlindungan keamanan dan kesejahteraan sosial," ujar Ketua DPRK Daniel, pada sidang paripurna LKPJ 2024, di. Papua, Jumat.
Ia mengatakan LKPJ merupakan sebuah dokumen berisi laporan mengenai pertanggungjawaban kinerja dari suatu instansi pemerintah atau lembaga selama satu tahun anggaran.
Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra mengatakan LKPJ tahun anggaran 2024 sebagai implementasi peraturan pemerintah No 13 Tahun 2019 dan Permendagri No 19 Tahun 2024.
Penyampaian LKPJ ini, kata Markus, merupakan wujud tanggung jawab tertulis dari kepala daerah untuk disampaikan kepada DPRK.
"LKPJ bertujuan memberikan gambaran secara utuh dan transparan mengenai tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama 2024," harap dia.
Bupati Markus menyebut realisasi pendapatan daerah tahun 2024 senilai Rp1,44 triliun atau 96,09 persen dari target Rp1,5 triliun.
Sedangkan untuk pendapatan asli daerah, menurut Bupati, hingga berakhirnya 2024 terealisasi senilai Rp30 miliar atau 68,32 persen dari target Rp44 miliar.
Sementara untuk pendapatan dana transfer, lanjut dia, telah terealisasi Rp1,3 triliun atau 97,94 persen dari target Rp1,336 triliun.
Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah, kata Markus, realisasinya Rp102,9 miliar atau 85,63 persen dari target Rp120,2 miliar.
Bupati Markus menyebut, untuk total belanja daerah 2024 realisasi Rp1,426 triliun dari total dianggarkan sebesar Rp1,556 triliun.
"Harapan kami mengajak semua pihak untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Biak Numfor lebih terarah dan berkeadilan bagi kemajuan kesejahteraan seluruh masyarakat," katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Gunadi merinci belanja daerah realisasi Rp1,426 triliun terbagi belanja operasi realisasi Rp990 miliar, belanja modal Rp165,7 miliar.
"Sedangkan realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp3,2 miliar serta belanja transfer realisasi Rp266,9 miliar," sebut Gunadi.
