AJI Indonesia gelar seminar penyiaran

Jayapura (Antara Papua) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerja sama Aliansi Jurnalis Indepen Kota Jayapura akan menggelar seminar penyiaran, Sabtu (20/2), di Jayapura.

Nunung Kusmiaty, ketua panitia lokal seminar penyiaran di Jayapura, Jumat, mengemukakan kegiatan seminar akan berlangsung di salah satu hotel ternama di Jayapura pada pukul 09.00 WIT.

"Rekan-rekan jurnalis baik media cetak maupun media elektronik di Jayapura diundang sebagai peserta dalam seminar tersebut," ujarnya.

Lanjut dia, pembicara dalam kegiatan ini adalah Septer Manufandu sebagai pengamat, Haj Rusdi Anwar dari akademisi dan juga anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Papua dan Jhon Gobay, Ketua Dewan Adat Paniai.

Ia menambahkan, seminar tersebut bertema "Konten Lokal TV yang Merawat Kebhinekaan: Mungkinkah?"

Adapun alasan yang melatari pelaksanaan kegiatan tersebut yakni dengan daya jangkaunya yang begitu luas, media, khususnya televisi, punya kuasa membentuk pemahaman kita atas realitas.

Setidaknya 91,55 persen penduduk Indonesia berusia di atas 10 tahun menonton televisi (BPS, 2012). Ironisnya, meski jumlah stasiun TV bertambah, konten yang ditampilkan cenderung seragam.

Berbagai kajian mengungkap betapa televisi kikir menyajikan kekayaan Nusantara. Di layar kaca, Indonesia tidaklah bhinneka. Aneka muatan yang terkesan merendahkan kebudayaan non-Jakarta juga menerbitkan keprihatinan tersendiri.

Di sisi lain, publik sering dianggap sebagai kerumunan pasif, menerima begitu saja konten yang diciptakan industri.

Penonton seolah hanya menjadi angka dalam rating tanpa kuasa untuk memengaruhi tayangan. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam taraf tertentu, penonton mampu merespon atau setidaknya, memilih.

Pada 2016, DPR sedang membahas RUU Penyiaran yang baru dan RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia).

Perubahan dua UU ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menciptakan sistem penyiaran yang memperhatikan konten lokal, distribusi kepemilikan, frekwensi dipergunakan untuk kepentingan publik, serta menciptakan kreativitas dan penggerak ekonomi daerah.

Untuk itu, diperlukan masukan, tanggapan, kritik dari berbagai pihak, khususnya sektor masyarakat, terutama dari daerah-daerah yang jauh dari ibukota atau pemusatan kepemilikan TV.

AJI Indonesia bekerjasama dengan AJI Jayapura, mengadakan diskusi untuk menjaring pendapat publik. (*)