Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong adanya ketersediaan data dari instansi terkait guna mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Annie Rumbiak di Jayapura, Rabu, mengatakan data merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah daerah dalam upaya perumusan kebijakan.
"Data itu digunakan mulai dari proses menyusun rencana pembangunan daerah, melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan," katanya.
Menurut Annie, terkait proses perencanaan pembangunan daerah, ada beberapa yang perlu diperhatikan di antaranya perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya didukung dengan data dan informasi yang cukup.
"Masih dijumpai data yang berbeda di kabupaten/kota dengan data di provinsi, akibatnya penyusunan rencana (program/kegiatan) hanya dilandasi dari keinginan dan rutinitas atau kewajiban, tidak dilandasi atau didasari pada permasalahan yang ada," ujarnya.
Dia menuturkan gubernur sendiri telah memerintahkan kepada Kepala Bappeda provinsi dan Kepala Bappeda di kabupaten/kota untuk terus meningkatkan koordinasi, konsolidasi serta penguatan sumber daya dalam rangka mewujudkan ketersediaan data melalui Unit Pelaksana Teknis.
"Salah satu indikator untuk mengukur kinerja adalah tersedianya data yang valid dan diperbaharui sesuai sektornya masing-masing," katanya lagi.
Dia menambahkan demikian pula usulan kabupaten/kota ke musrembang provinsi harus disertai dengan data yang mendukung usulan dimaksud, khususnya usulan dana 80 persen Otonomi Khusus bagi kabupaten dan kota. (*)
