Pemkab Supiori minta Pemerintah Jepang bangun monumen tsunami

Biak (Antaranews Papua) - Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua meminta Pemerintah Jepang melalui Wakil Menteri Luar Negeri Masahisa Sato dapat merealiasasikan pembangunan monumen peringatan tsunami di wilayah pesisir utara Supiori.

"Bangunan monumen peringatan tsunami dibangun di Supiori diharapkan untuk memberikan informasi edukasi dan kesiapsiagaan warga dalam rangka mengantisipasi bencana alam tsunami," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori, Ronny Mamoribo seusai tatap muka bersama Wamenlu Jepang, Masahisa Sato di Biak, Senin.

Ronny Mamoribo mengatakan kondisi wilayah Kabupaten Supiori yang merupakan daerah kepulauan berada di lautan Samudera Pasifik merupakan kawasan rentan bencana alam.

Dia berharap dengan dibangun monumen peringatn tsunami di pesisir utara Kabupaten Supiori dapat menjadi bukti akan kerja sama Pemkab Supiori dengan Pemerintah Jepang.

"Ya aspirasi pembangunan monumen peringatan tsunami diharapkan dapat menjadi pusat infomasi dan kebudayaan Pemerintah Jepang di Kabupaten Supiori," kata Ronny Mamoribo.

Ronny Mamoribo menyebut, Pemkab Supiori dengan Pemerintah Provinsi Iwate, Jepang telh memiliki hubungan sejarah dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Indonesia.

Pemkab Supiori, menurut Roni Mamoribo, sangat berharap dalam pembahasan memorandum of cooperation (MoC) reptarin kerangka para serdadu Jepang di Provinsi Papua dan Papua Barat memuat aspirasi masyarakat Kabupaten Supiori.

Sesuai catatan data sejarah di Kabupaten Supiori, lanjut Roni Mamoribo, telah terdapat sekitar 500 serdadu Jepang yang hilang di wilayah Kabupaten Supiori.

"Dan sekarang kerangka tulang belulang mereka dijaga dengan baik oleh kelompok masyarakat di Supiori. Ya, pemkab Supiori mendukungb upaya repatriasi kerangka tulang belulang serdadu Jepang kembali ke Negeri Jepang," ujar Roni Mamoribo.

Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Masahisa Sato mengakui menyambut positif usulan Pemkab Supiori tetapi keinginan pembahasan kerjasama harus mengajukan proposal kepada pemerintah Jepang.

"Pemerintah Jepang sangat menghargai keinginan Pemkab Supiori untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah jepang, ya ini harus diajukan melalui pengajuan proposal disampaikan ke Pemerintah Indonesia dan kementerian,"katanya.

Pertemuan tatap muka antar-Pemkab Biak dan Pemkab Supiori bersama Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Masahisa Sato beserta rombongan diterima pelaksana tugas Bupati Biak, Herry Ario Naap, Wakil Ketua DPRD, Godlief JW Kawer, komandan satuan TNI dan Polri serta pejabat eselon II dan III di lingkup Pemkab Biak Numfor.

Berdasarkan data Kabupaten Supiopri merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor dibentuk dengan UU Nomor 35 Tahun 2003 saat ini dipimpin pasangan Bupati Jules .Warikar dan Wakil Bupati O Rumere dengan program unggulan sumber daya alam bidang perikanan dan pariwisata.