Tokoh minta warga Papua tidak ikut-ikutan tolak hasil pilpres 2019

Timika (ANTARA) - Tokoh masyarakat Mimika, Papua, Wilhelmus Pigai meminta warga di wilayah itu tidak ikut-ikutan menolak hasil pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) RI yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Selasa (21/5).

"Secara khusus saya meminta masyarakat Papua agar tidak boleh ikut-ikutan terlibat dalam gerakan-gerakan menolak hasil pilpres sebagaimana terjadi di Jakarta maupun daerah-daerah lain di Indonesia yang justru membuat situasi dan kondisi bangsa terpolarisasi makin tajam. Mari kita menerima hasil pilpres 2019 dengan jiwa besar dan berlapang dada. Tidak ada yang menang dan kalah. Yang menang adalah rakyat Indonesia," kata Wilhelmus di Timika, Rabu.

Mantan legislator DPRD Provinsi Papua dan DPRD Kabupaten Mimika itu mengharapkan para elit politik di tingkat nasional agar bersikap dewasa dan menanggalkan pola pikir kekanak-kanakan dalam menyikapi hasil pilpres yang telah diumumkan KPU RI.

"Konstitusi kita sudah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pilpres yaitu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, bukan dengan cara penyelesaian dengan cara demonstrasi, pengerahan massa di jalanan. Kami menilai apa yang ditampilkan dalam beberapa hari belakangan menunjukkan tidak dewasanya elit politik dan massa pendukungnya menerima hasil pilpres. Ini sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada generasi muda kita," kata Wilhelmus.

Ia menilai penyelenggaraan Pilpres 2019 yang dilaksanakan berbarengan dengan pemilihan legislatif (DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta DPD pada 17 April lalu telah berlangsung dengan baik, aman dan damai.

Wilhelmus tidak sependapat dengan tudingan sejumlah pihak bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, masif dan brutal saat pemilu 2019.

"Pemilu sudah berjalan baik, aman dan damai. Kalaupun terjadi pelanggaran-pelanggaran maka itu sifatnya kasuistis. Jangan karena tidak meraih dukungan dan simpatik rakyat, lantas membuat narasi-narasi menyesatkan seolah-olah pemilu ini curang. Tokoh-tokoh seharusnya meninggalkan warisan politik yang baik dan beradab untuk generasi mendatang. Sebab 60 persen peserta pemilih yang mengikuti pemilu 2019 merupakan kalangan milenial," katanya.

Terkait pengumuman KPU RI yang menetapkan pasangan calon nomor urut satu, Joko Widodo-Mar'uf Amin sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2019, Wilhelmus mengatakan hal itu sesuai dengan harapan mayoritas rakyat Papua.

"Untuk kedua kalinya secara berturut-turut rakyat Papua memberikan dukungan penuh kepada Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia. Tahun ini dukungan yang diberikan rakyat Papua malah jauh lebih signifikan. Lebih dari tiga juta suara rakyat Papua diberikan kepada Pak Jokowi. Ini artinya rakyat Papua masih sangat mencintai Jokowi," katanya.

Atas dasar itu, Wilhelmus berharap pasangan Joko Widodo-Mar'uf Amin tetap memberi perhatian besar kepada pembangunan rakyat di bumi Cenderawasih yang dinilai masih jauh tertinggal dan terkebelakang dibanding daerah lain di Indonesia.

Menurut Wilhelmus, perhatian presiden-wakil presiden terpilih terhadap pembangunan rakyat Papua tidak hanya melalui droping anggaran yang besar dari Jakarta ke Papua, tetapi diharapkan lebih kepada pendekatan yang lebih humanis dan dialogis agar rakyat Papua benar-benar merasa bagian tidak terpisahkan dari NKRI.

"Sejarah masuknya Papua ke dalam pangkuan NKRI tidak sama dengan daerah lain, makanya sampai hari ini hal itu masih terus dipersoalkan oleh rakyat Papua. Ini butuh pendekatan yang humanis dan dialogis, bukan dengan pendekatan militeristik yang justru membuat situasi Papua makin memburuk," ujarnya.

Sejumlah persoalan utama yang membutuhkan penanganan khusus dari pusat di Papua seperti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, pembenahan infrastruktur di daerah-daerah pegunungan dan pesisir Papua yang masih terisolasi, masalah pendidikan, kesehatan dan SDM yang masih terkebelakang.

"Ketika hal-hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah di pusat, tentu dengan sendirinya kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah semakin tumbuh," ujarnya.