Manokwari (ANTARA) - Pemerintah pusat telah mencairkan 30 persen dari total Rp2,5 triliun dana otonomi khusus tahun 2019 untuk Provinsi Papua Barat.
"Ini untuk tahap pertama, yakni 30 persen dari Rp2,5 triliun total dana otsus tahun 2019," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat Abia Ullu di Manokwari, Jumat.
Ia mengutarakan setelah menerima pencairan, pemerintah provinsi setempat pun kemudian mentransfer dana tersebut kepada kabupaten dan kota sesuai bagian masing-masing.
Ia berharap daerah segera memanfaatkan dana tersebut untuk program-program yang telah tertunda.
"Ini terlambat ya, karena bulan Juni dana baru cair, sementara sesuai aturan bulan Juli kita sudah harus menerima pencairan tahap kedua," kata dia.
Ia berharap, kabupaten dan kota mempercepat realisasi program yang bersumber dari dana tersebut, agar tidak menghambat pencairan tahap kedua.
Dalam setahun, pemerintah pusat mengucurkan dana otsus ke Papua Barat dan kabupaten/kota dalam tiga tahap.
Pencairan tahap berikutnya berdasarkan laporan pertanggungjawaban anggaran tahap sebelumnya.
Dia berharap dengan waktu yang tersisa, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana otsus tahap pertama itu dengan baik dan sesuai dengan peruntukan.
Abia juga menekankan bahwa dana itu diperuntukan khusus bagi kepentingan masyarakat asli Papua.
‘’Program pemerintah kabupaten dan kota sudah jelas, tinggal pelaksanaan. Jadi saya berharap tidak ada kendala, semua tinggal jalan dan segera siapkan laporan," ujar dia.
Pemprov membagi dana Otsus 90 persen untuk kabupaten/kota dan 10 persen bagi pemerintah provinsi. Namun sebelum dibagi terlebih dahulu dikeluarkan 10 persen untuk kegiatan keagamaan yang dikelola Pemprov Papua Barat dan 10 persen bagi pendidikan, termasuk di dalamnya dana pengapuhan Fakultas Kedokteran Unipa dan beasiswa luar negeri.
Kepala BPKAD mengatakan, selama ini keterlambatan pencairan dana Otsus karena menunggu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunana dana tahap sebelumnya. Meskipun terlambat, namun penggunaannya tepat sasaran sesuai program yang sudah disusun.
Berita Terkait
Pemkab Jayapura-Pemprov Jabar kerja sama pelayanan digital pegawai
Minggu, 31 Maret 2024 10:46
PLN beri penerangan 177 pelanggan di Papua dan Papua Barat
Kamis, 14 Maret 2024 12:29
Pemkab Jayapura tetapkan 25 kampung prioritas penanganan stunting 2024
Rabu, 28 Februari 2024 16:20
Bulog: Baru 24 persen beras bantuan pangan tersalurkan di Papua
Jumat, 23 Februari 2024 2:51
PUPR Mimika telah aliri air bersih Distrik Mimika Barat Jauh
Kamis, 22 Februari 2024 17:15
Pemkot Jayapura: Keberadaan pers sangat strategis di berbagai aspek
Jumat, 9 Februari 2024 13:36
Perum Bulog: Baru 10 persen KPM menerima bansos beras di Tanah Papua
Senin, 5 Februari 2024 18:56
Pemkab Jayapura siapkan lahan TPU Dosay lima hektare
Kamis, 25 Januari 2024 9:24