Asmat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, kembali mengalokasikan anggaran untuk program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dikelola BPJS Kesehatan setempat dalam tahun anggaran 2019.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Asmat Fredy Agam Timisela di Agats, Selasa (1/10).
“Terima kasih kepada Pemkab Asmat yang telah kembali menganggarkan program jaminan kesehatan daerah untuk masyarakat tidak mampu di Asmat,” kata Fredy.
Ia menjelaskan bahwa pada bulan Oktober, November dan Desember 2018, Pemkab Asmat telah mengintegrasikan Jamkesda. Namun di awal 2019 program tersebut sempat terputus, karena keterbatasan anggaran.
“Lalu dalam APBD perubahan 2019, pemda melalui dinas kesehatan kembali menganggarkan untuk Oktober, November dan Desember tahun ini,” katanya.
Fredy menyebut jumlah peserta Jamkesda yang ditanggung pemerintah daerah setempat sebanyak 28.986 jiwa, dengan nilai anggaran sebesar Rp2 miliar lebih per tiga bulan.
“Untuk setahun kurang lebih Rp8 miliar. Kita berharap agar program Jamkesda ini terus berlanjut, sehingga masyarakat tidak mampu bisa terbantu,” ujarnya.
Ia juga menyebut jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Jamkesda di Kabupaten Asmat kurang lebih 108.000 jiwa, terdiri dari 60 ribu lebih peserta KIS, 20 ribu lebih peserta mandiri dan 28 ribu lebih peserta Jamkesda.
“Peserta Jamkesda ialah penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung pemda melalui APBD. Peserta KIS ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Sedangkan peserta mandiri terdiri dari PNS, TNI-Polri, pekerja swasta dan pensiunan,” kata dia.
Berdasarkan data BPJS setempat, katanya, ada sekitar 20 ribu warga tidak mampu yang belum terakomodir dalam program Jamkesda.
“Sehingga kita harapkan pemda bisa membantu. Dengan demikian kita bisa mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), di mana semua masyarakat tidak mampu bisa mendapat jaminan pelayanan kesehatan melalui pada JKN-KIS,” ujarnya.
Fredy menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan 13 puskesmas, satu klinik dokter keluarga dan RSUD Agats dalam rangka mengimplementasikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat.
“Program jaminan kesehatan ini sangat membantu masyarakat, terutama dari ekonmi sosialnya,” kata dia. (*/adv)
Berita Terkait
247 sekolah di Kota Jayapura terapkan Kurikulum Merdeka
Jumat, 3 Mei 2024 12:56
Pemprov Papua: Pendidikan SLB butuh dukungan berbagai pihak
Jumat, 3 Mei 2024 12:54
Pangkogabwilhan: Tim gabungan dikerahkan pulihkan keamanan di Homeyo
Jumat, 3 Mei 2024 11:04
Empat pesilat Papua jalani TC PON XXI di Jakarta
Jumat, 3 Mei 2024 11:02
Empat OPD Pemkab Biak terima penghargaan pelayanan publik Ombudsman RI
Jumat, 3 Mei 2024 8:08
Pemkot Jayapura komitmen lestarikan bahasa lokal
Jumat, 3 Mei 2024 7:35
Kapolres: Evakuasi jenazah korban tembak OPM di Homeyo terkendala angkutan
Kamis, 2 Mei 2024 22:20
Pemkab Biak salurkan bantuan 6.000 beasiswa pendidikan Biak Pintar
Kamis, 2 Mei 2024 20:07