Pemprov Papua minta akademisi segera lakukan kajian ilmiah tiga agenda besar

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua meminta pihak akademisi untuk segera melakukan kajian ilmiah terhadap tiga agenda besar yakni rencana pemekaran wilayah, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta Undang-Undang Otonomi Khusus.

Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Kamis, mengatakan pihaknya melibatkan Universitas Cenderawasih (Uncen) dengan alasan selaku akademisi pasti lebih mengetahui dan paham akan masalah yang kini dihadapi Bumi Cenderawasih.

"Namun jika pemerintah pusat melalui LIPI ingin mengkaji soal Otsus, Pemerintah Provinsi Papua mempersilahkan, di mana kami tidak akan berbicara di luar kajian ilmiah dari Uncen," katanya.

Senada dengan Lukas Enembe, Rektor Uncen Apolo Safanpo mengatakan ketiga agenda besar yang melibatkan akademisinya didorong agar segera dilaksanakan dalam waktu dekat, karena  kejadian yang kini terjadi di Papua merupakan puncak dari serangkaian hal yang harus diselesaikan melalui tiga agenda besar ini," katanya.

Menurut Apolo, misalnya terkait soal pemekaran provinsi, pada prinsipnya pemerintah dan masyarakat Papua merasa belum siap namun, apabila dengan berbagai pertimbangan terutama politik dan kepentingan strategis nasional, maka pemprov mendorong kalau memang harus dimekarkan, tetapi sebaiknya dimekarkan lima provinsi di Papua dan dua provinsi di Papua Barat.

"Sementara mengenai Otsus, perlu ada kajian-kajian yang harus dilakukan oleh pemprov dan masyarakat, pascapelaksanaan Otsus di Papua sebab setelah 2021, anggaran Otsus akan dikurangi secara bertahap sampai selesai 2025," ujarnya.

Dia menambahkan artinya, jika dana Otsus tidak ada lagi tinggal UU Otsus yang mungkin masih ada, namun jika ada undang-undangnya sementara kewenangannya tidak ada, maka anggaran pelaksanaannya sama dengan tidak ada undang-undang, karena itu perlu dibuat suatu kajian bagaimana pelaksanaan pemerintah di Provinsi Papua pascaotonomi khusus ini berakhir.