Penajam (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menetapkan status Waspada Malaria di wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara Indonesia yang baru menggantikan Jakarta, karena hingga Maret 2020 tercatat 600 warga di daerah itu terserang penyakit malaria.
"Jumlah kasus malaria di wilayah Penajam Paser Utara masih tinggi," ujar Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Sarjito Ponco Waluyo di Penajam, Senin.
Sepanjang Januari hingga Maret 2020, terdata 600 warga terserang malaria dari pemeriksaan secara klinis maupun laboratorium, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan status Waspada Malaria.
Kasus malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara masih cukup tinggi, di mana pada 2019 ditemukan sekitar 1.050 kasus, 2018 sebanyak 1.176 kasus dan pada 2017 tercatat 933 kasus malaria.
Daerah endemis malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara, berada di wilayah perbatasan antara Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam hingga Kabupaten Kutai Barat, serta di Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, kabupaten Paser.
Sementara untuk kasus malaria yang baru ditemukan di perbatasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Perbatasan Kecamatan Sepaku itu meliputi Kawasan Bukit Bengkirai dan PT ITCI Kartika Utama, serta wilayah PT ITCI Hutama Manunggal yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara," ucap Ponco Waluyo.
Sebagai upaya pencegahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur membentuk forum diskusi di sejumlah Puskesmas.
"Tujuan forum diskusi itu untuk memberikan pemahaman kepada aparat desa dan kelurahan, serta masyarakat menyangkut penyakit malaria," kata Ponco Waluyo.
Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara juga membagikan 15.000 kelambu berinsektisida untuk masyarakat yang berdomisili di daerah endemis malaria.
Penekanan kasus malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara, kata Ponco Waluyo harus dilakukan berkesinambungan hingga ke wilayah perbatasan antar kabupaten.*
