Presiden Jokowi minta program padat karya tunai diperbanyak

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya di daerah agar memperbanyak program padat karya tunai untuk mempertahankan daya beli masyarakat namun dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan di tengah wabah COVID-19.

“Kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten, kota agar diarahkan program padat karya tunai untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, dalam Rapat Terbatas melalui konferensi video dengan Topik Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19.

Meski begitu ia menekankan agar program tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga protokoler kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Ia juga menekankan agar penanganan COVID-19 semuanya harus satu visi baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Semua harus memiliki kebijakan yang sama dan saya minta kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya,” katanya.

Ia mencontohkan, sebuah provinsi atau kabupaten/kota yang ingin membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup semuanya, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi ditutup semuanya seperti pasar agar ini benar-benar dihitung dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ada.

“Kalau ingin melakukan itu, kebijakan itu dilakukan, kebijakan itu harus disiapkan, sebuah kota ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan, becak, supir yang tidak bekerja, tinggal, dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan,” katanya.

Dengan kata lain bahwa bantuan sosial kepada mereka harus diberikan, kata Presiden, dan jangan hanya menutup tapi tidak dibarengi social safety net atau jaring pengaman sosial untuk mendukung kebijakan yang dibuat.

“Intinya kita ingin tiga hal yang menjadi fokus kita, pertama keselamatan, kesehatan adalah yang utama, tapi siapkan yang kedua ‘social safety net’, bantuan sosial tolong disiapkan,” katanya.

Kemudian ia menambahkan yang ketiga bahwa dampak ekonomi harus dihitung dengan cermat sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada.