Wakil Ketua MPR: Pemerintah harus lebih tegas demi cegah pandemi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih tegas untuk mencegah peningkatan pergerakan orang antarwilayah menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah sehingga potensi penyebaran COVID-19 dapat diminimalisasi.

"Warga di daerah yang tercakup dalam ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus sungguh-sungguh mematuhi ketentuan PSBB," kata Rerie, sapaan akrab Lestari dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.

Rerie menegaskan MPR mendukung sikap tegas pemerintah dalam menerapkan sanksi kepada warga yang bandel dan tidak mematuhi ketentuan dalam PSBB.

Memasuki pekan ketiga April (per Jumat, 17/4), jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat 5.923 kasus atau melampaui jumlah kasus di Filipina pada hari yang sama sebanyak 5.878 kasus.

Dari data tersebut, pasien positif COVID-19 bertambah menjadi 407 orang yang merupakan kenaikan tertinggi. Jumlah pasien sembuh mencapai 607 orang, melampaui jumlah yang meninggal 520 orang.

Melihat data itu, Rerie mengucapkan syukur karena semakin banyak pasien yang sembuh melampaui pasien yang meninggal dunia.

Untuk itu, politikus Partai NasDem tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama dokter dan tenaga medis yang telah berjuang keras dalam penyembuhan anak bangsa yang terpapar COVID-19.

Meski demikian, Rerie mengungkapkan sejumlah pakar dan pemerintah memprediksi puncak penyebaran COVID-19 di Indonesia terjadi pada rentang Mei-Juli 2020 dengan jumlah yang positif COVID-19 mencapai 106 ribu kasus.

"Kita harus meningkatkan disiplin bersama yang lebih tegas untuk menjalankan social distancing, physical distancing, bersekolah di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, agar puncak penyebaran wabah dapat lebih cepat terjadi dan jumlah yang terpapar positif jauh lebih sedikit dibanding yang diprediksi," tutur Rerie.

Rerie juga meminta pemerintah pusat dan daerah bersinergi dengan baik dalam menerapkan sejumlah kebijakan penanganan wabah COVID-19, baik secara administrasi, keuangan dan tindakan, agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.