Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengatasi kekurangan guru di Tanah Air.
"Rekrutmen satu juta guru dengan status PPPK merupakan upaya penyerapan tenaga kerja sekaligus peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Ia menyebut kekurangan tenaga pengajar merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi bidang pendidikan sejak lama, sehingga upaya peningkatan status guru dapat menjadi momentum bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatasi keluhan kekurangan tenaga pendidik.
Meski mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan pemerintah tersebut, Lestari Moerdijat mengingatkan agar percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tidak mengabaikan standar kualitas tenaga pengajar.
Menurut anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Nasdem itu, tujuan penerapan standar kualitas agar guru yang berstatus PPPK pun mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Tingkat pendidikan yang baik, menurut dia, berpotensi meningkatkan rasa nasionalisme warga negara yang di era globalisasi seperti saat ini sangat diperlukan.
Di sisi lain, penyerapan tenaga PPPK dalam jumlah besar, menurut Rerie (sapaan akrab Lestari), juga merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja honorer, baik dari sisi status maupun penggajian.
Selama ini, ujar dia, rekrutmen tenaga honorer dilakukan pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah, sedangkan rekrutmen tenaga PPPK dilakukan serentak oleh pemerintah pusat.
Berita Terkait
Wakil Ketua MPR RI minta kebijakan protokol kesehatan harus tegas
Jumat, 11 Februari 2022 17:53
Wakil Ketua MPR Lestari: Pemerintah harus yakinkan masyarakat soal vaksin
Selasa, 22 Desember 2020 16:53
Wakil ketua MPR RI kutuk pembunuhan di Sigi
Minggu, 29 November 2020 12:15
Waket MPR: Museum harus mampu jawab tantangan kebangsaan
Rabu, 28 Oktober 2020 10:04
Wakil Ketua MPR: Pemerintah harus lebih tegas demi cegah pandemi COVID-19
Minggu, 19 April 2020 2:05
Waket MPR:RUU Ketahanan Keluarga dinilai legitimasi perempuan "tiyang wingking"
Jumat, 21 Februari 2020 4:17
Pemkab Biak berlakukan nontunai bayar gaji CPNS-PPPK
Sabtu, 30 November 2024 18:34
Pemkab Supiori buka penerimaan tenaga PPPK
Selasa, 19 November 2024 20:04