Sejumlah warga Korea Utara, mulai dari tentara, pejabat tinggi militer dan Partai Buruh, sampai mereka yang mengenakan pakaian tradisional, ikut terbawa suasana itu. Beberapa dari mereka tampak terharu, ada pula yang ikut menangis dan menyeka air mata sebagaimana terekam dalam siaran televisi nasional di Korut, yang kemudian diunggah oleh Pyongyang Broadcast Service di akun resminya di Youtube, Senin (12/10).
"Kepercayaan rakyat kepada saya setinggi angkasa dan sedalam lautan, tetapi saya telah gagal memenuhi keinginan rakyat. Untuk itu, saya meminta maaf," kata Kim Jong Un dalam pidatonya pada upacara parade militer akhir minggu lalu (10/10), sebagaimana disiarkan oleh kantor berita resmi Korea Utara, KCNA.
Kim Jong Un, orang paling berkuasa di Korea Utara, secara langsung mengakui kegagalannya mengurangi beban penderitaan rakyat karena krisis ekonomi berkepanjangan --akibat sanksi ekonomi dari lembaga internasional dan beberapa negara di dunia.
Lewat pidatonya, ia menjunjung tinggi kepercayaan dan kerja keras rakyat Korut, yang menurut Kim menjadi alasan negara itu tetap bertahan meskipun pemerintah menutup ketat perbatasan dan pengaruh dari dunia luar.
"Harta yang paling berharga buat saya adalah ketulusan dan kepercayaan dari rakyat, yang tidak dapat ditukar dengan ketenaran dan jutaan ton emas. (Kepercayaan, red) itu jadi dorongan bagi saya untuk tidak gentar dan tidak mengenal apa pun yang mustahil dilakukan," kata Kim Jong Un.
Isi pidato Kim, berikut air mata yang menitik di wajahnya, bukan sikap yang umum ditunjukkan oleh seorang pemimpin tertinggi di Korea Utara.
Kim dikenal dunia sebagai pemimpin "bertangan besi" yang tidak segan mengeksekusi mati rakyatnya, pejabat tinggi negara, bahkan kerabatnya.
Tidak hanya itu, Pemerintah Korea Utara di bawah rezim Kim Jong Un juga diketahui melanggengkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, misalnya dengan adanya kamp kerja paksa untuk para narapidana.
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga konsisten mengeluarkan laporan soal dugaan pelanggaran HAM di Korut, salah satunya tertuang dalam laporan yang terbit pada Juli 2020.
Dalam laporan itu, PBB menyebut sekitar 100 narapidana perempuan yang berhasil melarikan diri dari Korut mengaku mereka menjadi korban eksploitasi seksual, kerja paksa, bahkan pernikahan paksa saat mendekam di tahanan selama 2009 sampai 2019.
Namun, di tengah banyaknya laporan "kebengisan" rezim Korut dan tangan besi pemimpinnya, Kim tampak menunjukkan sisi manusiawi lewat tangisan dan ucapan minta maaf, yang berulang kali ia sampaikan dalam pidatonya.
Pertanyaannya kemudian, ada apa di balik tangisan dan ucapan maaf Kim Jong Un kepada rakyat Korut: apakah Kim sekadar terbawa suasana saat menyampaikan pidato pada parade militer, atau sikapnya itu merupakan cara baru yang ia lancarkan untuk lebih mendekat ke rakyat Korut.
Alasan mendekat ke rakyat
Menurut seorang pengamat isu Korea Utara, Rachel Minyoung Lee, lewat wawancaranya dengan Reuters, mengatakan sikap lemah-lembut Kim yang tercermin dalam pidatonya minggu lalu itu merupakan peristiwa yang cukup ganjil, meskipun ia dikenal sebagai sosok yang ekspresif.
"Pidatonya itu untuk dan tentang rakyat Korut," kata dia, sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa. Lee menambahkan biasanya pidato-pidato Kim banyak berisi jargon-jargon dan ungkapan apresiasi untuk Partai Buruh di Korea Utara.
"Orang-orang menyampaikan terima kasih kepada partai kami, tetapi mereka yang sebenarnya pantas menerima ucapan terima kasih," kata Kim kembali menegaskan pentingnya peran rakyat dalam mempertahankan keutuhan bangsa.
Ia mengatakan bahwa, saat negara membutuhkan bantuan, rakyat Korut selalu siap sedia membantu berbagai program pemerintah, salah satunya pembangunan sejumlah infrastruktur penting di Korea Utara.
"Karena rakyat selalu bersama partai, maka negara ini mampu bertahan dan mencatatkan berbagai macam keajaiban apa pun tantangannya," ujar Kim.
Retorika "Kim bersama rakyat" itu kemungkinan merupakan salah satu usaha pemimpin tertinggi di Korut untuk lebih mendekat ke rakyatnya, sehingga ia dapat "berlindung" di balik dukungan rakyat di tengah berbagai tekanan komunitas internasional dan para pembelot di luar negeri yang menginginkan rezim Kim turun dari pucuk kekuasaan.
Pasalnya jika melihat ke belakang, banyak negara yang dipimpin oleh rezim otoriter pada akhirnya tumbang karena gelombang aksi protes massa.
Contohnya, beberapa rezim otoriter di negara-negara Arab akhirnya runtuh karena pemimpinnya terlalu sibuk berada di menara gading dan melupakan penderitaan rakyat.
Peristiwa "Arab Spring" yang dimulai pada awal 10 tahun yang lalu jadi salah satu bukti bahwa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan rakyat terhadap rezim penguasa bisa menjadi "senjata makan tuan", yang mampu memaksa rezim turun dari pucuk kekuasaan.
Barangkali, Kim belajar dari kegagalan sesama pemimpin diktator sehingga lewat pidatonya minggu lalu, ia berulang kali berterima kasih kepada rakyatnya, meminta maaf, bahkan meneteskan air mata.
Dalam pidatonya, Kim tidak ragu mengatakan bahwa segala privilese yang ia nikmati sebagai seorang pemimpin tertinggi di Korea Utara merupakan mandat dari rakyat, berkat rakyat, dan untuk rakyat.
"Berkat kepercayaan yang sangat besar yang tidak disangka-sangka oleh satu orang pun di dunia, saya berhasil melalui segala kesulitan dan tantangan tanpa ragu, menghilangkan rasa ego dan mengabdi untuk kepentingan rakyat, turun di pertempuran hidup atau mati -- yang dapat berujung perang, serta menanggulangi bencana yang sebelumnya tidak pernah terjadi di negeri ini," ucap Kim, kembali meninggikan peran rakyat.
"Saya akan selalu menjunjung tinggi kepercayaan ini, karena sebuah kehormatan bagi saya untuk melayani dan berjuang untuk rakyat (Korut, red)," ujar dia kepada rakyat saat parade militer.
Di tengah sulitnya mendapatkan akses informasi di Korea Utara, kesan yang bisa ditangkap adalah banyak warga setempat mungkin menganggap sikap Kim itu sebagai bentuk apresiasi dan simpati terhadap rakyat. Banyak warga Korut yang tampak terbawa suasana dan terharu saat mendengar pidato sang pemimpin tertinggi.
Namun, jika rakyat Korut memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi tanpa ada ancaman --dan akses informasi terbuka luas, mungkin juga keadaan sebenarnya jauh berbeda dari yang ditampilkan di layar televisi di Korea Utara.
