Wamena (ANTARA) - Masyarakat Suku Yali Hubula di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua minta Majelis Rakyat Papua (MRP) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua terbuka terkait kegagalan otonomi khusus (otsus) tahap pertama.
"Kami masyarakat lembaga Suku Yali Hubula menilai bahwa pertemuan rapat, dengar pendapat tentang berakhir Otsus Papua, kerja tidak benar. Tertutup dan tersembunyi. Menyembunyikan beberapa komponen yang ada di wilayah Lapago," kata Ketua Lembaga Suku Yali Hubula, Simon Surabut, di Jayawijaya, Jumat.
Ia mengatakan selama 20 tahun otsus tahap pertama berjalan, tidak semua masyarakat Papua sejahtera, bahkan berbagai persoalan tidak diselesaikan.
"Termasuk kekayaan alam dan kekayaan bumi lainnya dihancurkan. Berdasarkan dengan itu, kami masyarakat lembaga Suku Yali Hubula menolak otonomi khusus jilid II," katanya pula.
Tokoh gereja Kiname Yikwa mengatakan dana otsus yang diberikan untuk Papua sangat besar, namun tidak dirasakan seluruh masyarakat.
"Mungkin pejabat-pejabat dari Papua maupun dari Jakarta mereka bikin otonomi khusus dana besar-besar turun, tetapi di Tanah Papua tidak nampak," katanya pula.
Dia mengatakan anggaran yang cukup besar, namun tidak rasakan seluruh masyarakat itu membuat masyarakat kecewa.
Tokoh perempuan Dolina Yogobi mengatakan selama otsus tahap pertama berjalan, sebagian mama-mama Papua tidak menikmatinya, sehingga mereka menolak jika dilanjutkan.
Berita Terkait
Transfer dana Otsus Papua triwulan pertama 2024 untuk Biak diperkirakan April
Minggu, 17 Maret 2024 18:13
Disperkim Biak bangun 14 rumah OAP program bantuan Otsus Papua
Sabtu, 16 Maret 2024 11:28
Pemkab Jayapura dorong kesejahteraan OAP melalui dana otsus Papua
Jumat, 15 Maret 2024 20:48
Tokoh: Kapasitas kaum hawa di Papua perlu lebih dihargai
Senin, 11 Maret 2024 13:25
Akademisi Uncen: Perempuan Papua era otsus alami kemajuan
Senin, 11 Maret 2024 12:02
BKPSDM Biak sebut ada 431 formasi CPNS dari afirmasi Otsus
Minggu, 10 Maret 2024 16:01
Ketua MRP: Otsus melindungi perempuan Papua
Sabtu, 9 Maret 2024 12:41
Pemkab Biak siapkan Rp12 miliar membayar tunggakan studi Papua Unggul
Jumat, 1 Maret 2024 19:09