Pemerintah tak pernah berhenti membangun Papua

Jayapura (ANTARA) - Kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui berbagai program kementerian sejak 2014 hingga saat ini tidak pernah henti-hentinya untuk terus membangun tanah Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli orang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keseriusan pemerintah pusat membangun Papua dengan memberikan kewenangan penuh melalui Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua hingga keluarnya Inpres No 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Berbagai kebijakan program pembangunan dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur.

Keluarnya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020, adalah salah satu payung hukum terbaru dalam upaya lebih mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo memimpin perhatian terhadap Papua makin besar, salah satunya memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar bagi pemenuhan kebutuhan warga lokal orang asli Papua.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk bidang sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 670 miliar, jalan dan jembatan senilai Rp 4,46 triliun, untuk permukiman sebanyak Rp 650 miliar dan perumahan sebesar Rp 330 miliar.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat pemerintah pusat mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 3,67 triliun. Yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Empat program Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di wilayah paling Timur NKRI.

Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda.

Di antaranya telah dibangun berupa Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan di Papua sepanjang 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km di Kota Jayapura.

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.

Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara Rp 1 sampai Rp 2,5 miliar.

Sementara itu, pengembangan SDM internal Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli orang Papua sebagai Kepala Balai, Kepala Satker maupun PPK.

Program ketiga yakni pelaksanaan Padat Karya Tunai untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

Pada tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp671 miliar menjadi Rp731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.

Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke).

Serta pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Stadion Lukas Enembe dan pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi dan Kabupaten Mamberamo Raya.

10 bandara dibangun

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sangat tepat karena mendapat tugas untuk mengawal seluruh pembangunan infrastruktur utamanya di wilayah timur Indonesia.

Seperti di Papua, saat ini pemerintah tengah gencar membangun berbagai infrastruktur di pulau paling ujung Indonesia tersebut. Di antaranya, Jalan Trans Papua, jembatan, bandara dan lainnya.

Pemerintah melakukan percepatan berbagai pembangunan Infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Berbagai infrastruktur prasarana dan sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut dan udara akan dibangun di kedua provinsi paling Timur Indonesia tersebut.

Melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan menggarap banyak sekali infrastruktur transportasi khususnya di sektor perhubungan udara dengan membangun dan mengembangkan 10 Bandara yaitu masing-masing enam Bandara di Provinsi Papua di antaranya Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah.

Sementara empat bandara lainnya terdapat di Provinsi Papua Barat yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-fak.

Bandara Sentani terletak di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura dan berjarak kurang lebih 40 km dari pusat Kota Jayapura. Bandara ini menjadi bandara terbesar di Papua dan hub utama menuju wilayah pedalaman Papua.

Sebelumnya bandara ini merupakan bandara kelas I yang akhirnya dilakukan sejumlah pembenahan terhadap beberapa fasilitas penerbangan seperti memperpanjang runway, memperluas lahan parkir, apron untuk menunjang target menjadi bandara Internasional yang telah diresmikan pada 2017 lalu.

Selain itu, bandara Sentani dalam pengubahan menjadi bandara Internasional, ada beberapa pengembangan yang dilakukan yakni pengembangan terminal kedatangan, keberangkatan domestik dan internasional, custom, karantina dan sejumlah fasilitas lain.

Bangun lima pelabuhan laut

Di sektor perhubungan laut pemerintah lousat melalui Kementerian Perhubungan telah membangun sejumlah pelabuhan yaitu, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di wilah Provinsi Papua Barat.

Sedangkan di sektor perhubungan darat juga pemerintah melakukan pembangunan terminal yaitu Terminal Bus Entrop kota Jayapura, Papua, dermaga bus air di Danau Sentani, Fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw hingga penyediaan bus angkutan dan bus air.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua merupakan salah satu daerah yang menjadi titik fokus pembangunan. Berbagai infrastruktur dihadirkan sebagai langkah nyata memperkuat perekonomian masyarakat Papua.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa wilayah Provinsi Papua selalu menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo.

"Jokowi penting untuk Papua, Papua penting untuk Jokowi. 13 Kali Presiden Jokowi kunjungi Papua. Ada Trans Papua,"ungkap Airlangga Hartato.

Pembangunan Jembatan Hamadi-Holtekam menjadi jembatan pertama di wilayah Indonesia yang didesain dengan tujuan wisata.

Dengan adanya pembangunan jembatan Holtekam ini maka Kota Jayapura menjadi pintu gerbang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini.

Jembatan ini akan memudahkan masyarakat yang ingin berpergian ke kawasan Koya atau Arso yang menjadi lokasi pengembangan industri di masa mendatang.

Pembangunan jembatan Holtekamp juga menjadi jembatan pertama yang dikapalkan secara utuh dan terjauh karena menempuh jarak 3.200 km dengan waktu 28 hari perjalanan.

Jembatan sepanjang 1328 meter termasuk bentang utama 732 meter ini berada di atas Teluk Youtefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Nantinya waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju perbatasan Skouw lebih cepat dari semula 2,5 jam menjadi 60 menit.

Infrastruktur kelistrikan Papua

Selain infrastruktur jalan dan juga jembatan, Presiden Joko Widodo juga telah membangun enam fasilitas infrastruktur yang telah diresmikan pada Oktober 2016 lalu.

Di antaranya, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem 2x10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2x1 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilovolt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit.

Selain itu, ada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Megavolt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Megavolt Amper

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan pembangunan jalan perbatasan Indonesia - Papua Nugini dari Merauke hingga Jayapura di Provinsi Papua sepanjang 1.098.

Dikutip dari pu.go.id Pembangunan perbatasan ini juga merupakan rencana Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini.

Salah satu ruas jalan perbatasan yang dikerjakan adalah Jalan Oksibil–Towe Hitam–Ubrup–Jayapura sepanjang 5,52 km. Pekerjaan pembangunan mulai dari KM 15.5 hingga KM 21.2 di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca. Disamping itu ketersediaan material konstruksi juga terbatas di Papua sehingga menyebabkan varitas harga juga berpengaruh.

Di bidang kesehatan pemerintah juga melalui Kementerian Kesehatan RI telah menyediakan program tenaga dokter PTT untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kesehatan masyarakat di berbagai kampung dan distrik.

Selain SDM, pemerintah pusat juga telah membangun infrastruktur kesehatan, salah satunya pembangunan rumah sakit COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019/2020, pembangunan RSUD di sejumlah daerah pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat dan pembangunan sarana Puskesmas/Pustu.

Sementara pada bidang pendidikan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Mendikbud Ristek) telah melaksanakan program afirmasi khusus pendidikan bagi siswa orang asli Papua untuk menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi negeri seluruh wilayah NKRI.

Kebijakan afirmasi pendidikan ini sudah berjalan dengan baik di berbagai perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke telah seribuan mahasiswa asli orang Papua menempuh pendidikan tinggi kualifikasi diploma, sarjana, magister hingga program doktor.

Kesemua ini membuktikan akan tingginya perhatian pemerintah pusat terhadap warga asli orang Papua untuk dapat hidup sejahtera dan sejajar dengan masyarakat lain di Indonesia.

Asisten II bidang perekonomian dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Musa'ad mengungkapkan, sejak UU No 21 tahun 2001 diberlakukan telah banyak perubahan pembangunan di tanah Papua.

Salah satu contoh perubahan itu, lanjutnya, penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Papua di era kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal sejak 2014 hingga saat ini terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan mendukung pembiayaan pembangunan di daerah.

Peningkatan PAD Papua hampir terjadi setiap tahun, salah satunya pada 2020 dari target PAD Rp350 miliar maka pencapaiannya hingga saat ini sebesar Rp1,7 triliun hingga Rp2,5 triliun, ujar Muhammad Musa'ad dalam bincang dengan awak media di Jayapura, Kamis.

Musaad mengakui, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat dari tahun 2014 sebesar 8,45 persen sedangkan hingga saat ini mengalami peningkatan mencapai 12,75 persen.

"Peningkatan PAD di tahun 2020 sangat luar biasa meski Provinsi Papua dalam suasana penanganan pencegahan pandemi COVID-19," katanya.

Pemerintah pusat melalui kebijakan Inpres No 9 tahun 2020 lewat kebijakan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah terus menerus memperhatikan pembangunan infrastruktur di tanah Papua. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk mengangkat dan memperbaiki taraf hidup masyarakat asli orang Papua yang lebih sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indoensia.

Sejauh mana implementasi Inpres No 9 tahun 2020 dalam mengangkat kesejahteraan warga asli orang Papua tentunya harus dilaksanakan secara konsisten dan kesungguhan hati untuk memperbaiki pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Sentuhan program pembangunan infrastruktur dasar yang terus menerus ditingkatkan pemerintah lebih menyentuh kepentingan warga sebagai wujud negara hadir untuk membangun tanah Papua yang damai, sejahtera dan maju dalam bingkai NKRI.