Jayapura (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy mengemukakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) provinsi Papua Selatan diusulkan segera dipercepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat di wilayah paling Timur Indonesia.
"Kebijakan pembentukan provinsi baru di wilayah selatan Bumi Cenderawasih akan membuat rentang kendali pemerintahan semakin pendek. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik, maksimal serta semakin dirasakan masyarakat," ucap Sekda Papua Dance Yulian Flassy melalui laman daerah, Minggu.
Sekda Dance menyebut pemerintah provinsi Papua mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Selatan ini dipercepat.
"Pemerintah provinsi Papua, DPR Papua dan MRP bersama-sama mendorong percepatan pembentukan provinsi Papua Selatan," ujar Sekda Dance Flassy.
Dance Flassy mengakui secara kelembagaan memastikan pihaknya ikut mendorong pembentukan DOB Provinsi Papua Selatan.
Karena pemekaran ini dipandang penting dan solusi bagi percepatan pembangunan di atas tanah Papua.
"Tujuannya hanya satu, yakni untuk supaya pembangunan semakin terasa dan dampaknya pun semakin dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Sebelumnnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan saat ini terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah. Namun, tak satupun disetujui pemerintah.
Hal ini menyusul situasi keuangan negara yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah akibat pandemik COVID-19.
Kendati demikian, empat Bupati di Kabupaten yang terletak di Papua bagian selatan yakni bupati Merauke, Boven Digoel, Asmat dan bupati Mappi telah resmi mendeklarasikan pembentukan Provinsi Papua Selatan pada Selasa 15 Juni 2021.
Berita Terkait
Pemprov Papua serahkan dokumen RZWP-3-K dua provinsi DOB
Rabu, 15 Mei 2024 7:17
KONI Papua siap bantu pembentukan pengurus olahraga tiga provinsi DOB
Selasa, 28 Februari 2023 9:56
PT Pertamina Papua belum menambah SPBU di tiga provinsi DOB
Minggu, 26 Februari 2023 3:04
Lima kampung di distrik Bondifuar wilayah sah Pemkab Biak Numfor
Senin, 23 Januari 2023 17:34
Akademisi UAI sebut lima poin DOB Papua yang akan sejahterakan masyarakat
Kamis, 7 Juli 2022 20:41
DPR Provinsi Papua: revisi UU Pemilu direvisi setelah penetapan DOB
Minggu, 3 Juli 2022 17:01
Majelis Rakyat Papua dukung kebijakan pemekaran wilayah
Sabtu, 21 Mei 2022 12:15
Pemuda Adat Papua minta Pemerintah mempercepat pemekaran
Kamis, 28 April 2022 19:44