Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mimika hingga kini masih menunggu keputusan Pemprov Papua untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Diperketat dan Diperluas (PSDD) menyikapi semakin tingginya kasus COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia akhir-akhir ini.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Timika, Sabtu, mengatakan Pemkab Mimika akan mengikuti keputusan Pemprov Papua jika akan menerapkan kembali PSDD.
"Kami tunggu keputusan gubernur seperti apa ke depan," kata Omaleng.
Pada April hingga Agustus 2020, Pemkab Mimika sempat menerapkan kebijakan PSDD untuk membatasi aktivitas masyarakat seiring mulai merebaknya kasus COVID-19 di wilayah itu.
Namun sejak September 2020 hingga saat ini, Pemkab Mimika memberlakukan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (AKB).
Bupati Omaleng menyebut warga Mimika sangat khawatir dengan meningkat pesatnya penularan COVID-19, terutama di Pulau Jawa yang diakibatkan oleh masuknya varian baru Delta dari India.
Dengan kondisi seperti itu, katanya, tidak tertutup kemungkinan nantinya Mimika akan melakukan pembatasan aktivitas penerbangan terutama dari Jakarta ke Timika dan sebaliknya.
"Kalau memang Pemprov Papua sudah ambil kebijakan melakukan penutupan penerbangan dari Jakarta, tentu kami di kabupaten juga akan melakukan hal serupa. Tentu ini harus dibicarakan terlebih dahulu dengan semua pihak," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy menyebutkan jajarannya belum bisa memastikan apakah akan mengambil kebijakan pembatasan atau tidak lantaran masih menunggu data dari semua kabupaten di Provinsi Papua.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua melaporkan hingga kini belum ada temuan varian baru Delta masuk di wilayah Papua.
Meski begitu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Dr Robby Kayame mengatakan seiring berjalannya waktu, cepat atau lambat virus varian baru COVID-19 itu pasti akan masuk ke Papua.
“Mau dan tidak mau, cepat atau lambat varian baru virus Delta akan masuk di Papua. Kalau kondisinya masih seperti ini masyarakat tidak mau patuhi protokol kesehatan, tidak mau vaksin, tidak penuhi surat jalan bebas COVID-19, maka cepat atau lambat barang ini pasti masuk,” kata Robby.
Dinkes Papua, katanya, mendatangi semua kabupaten/kota untuk melihat langsung dan meninjau kesiapan rumah-rumah sakit, fasilitas layanan kesehatan untuk mengantisipasi terjadi peningkatan kasus seperti yang sudah terjadi di pulau Jawa saat ini.
Diharapkan seluruh petugas yang ada di rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta agar sudah divaksinasi COVID-19.
