Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk mempercepat pembangunan di wilayah pegunungan dengan pendekatan wilayah adat, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay saat menerima audensi Bupati Deiyai Papua Ateng Edowai, di Bina Graha Jakarta, Selasa, menyatakan saat ini masih ada beberapa kendala, yakni pengambilan data soal prioritas pembangunan dan industri yang akan dikerjakan Pemda Deiyai.
Menurut Theo dalam siaran pers KSP, Kabupaten Deiyai merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Paniai, Provinsi Papua dengan jumlah penduduk 91.138 jiwa.
Beberapa rencana pembangunan 2021-2023, di antaranya pelabuhan sungai, pengembangan destinasi wisata, peningkatan jalan Trans Papua, rumah sakit dan puskesmas, serta pembangunan dermaga danau dan perumahan swadaya guru.
"Program-program itu perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait agar bisa diakselerasikan, dan KSP akan menfasilitasinya," ujar Theo.
Theo menjelaskan sejak awal KSP dibentuk telah fokus pada urusan pemerataan pembangunan di Papua. Dia juga optimistis pembangunan di Kabupaten Deiyai tidak hanya akan mengurangi ketimpangan antarwilayah di Provinsi Papua, tapi juga mendorong semangat pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air.
Pada waktu yang sama, KSP juga menerima audensi Ketua Komisi II DPR Papua Mega Mansye Nikijuluw. Dalam kesempatan itu, KSP meminta anggota dewan di Provinsi Papua agar dapat mendampingi pemda untuk menyelesaikan masalah secara cepat atas semua kendala pembangunan di segala sektor.
"Presiden sudah instruksikan percepatan transformasi bidang ekonomi Papua berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir harus dilakukan secara terpadu. Peran DPRP mengawal dan mendampingi pemda," kata Theo.
