Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menilai, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dengan nilai IPM 72,19 pada 2020, masih belum dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan.
“Ini yang menjadi PR bagi Pemerintah Daerah,” kata Jaleswari seusai melakukan kunjungan kerja di Biak Numfor, Papua, sebagaimana siaran pers di Jakarta, Senin.
Menurutnya, pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, harus lebih dioptimalkan agar bisa segera mengurangi tingkat kemiskinan.
"Apalagi potensi kemaritiman dan pariwisata Biak Numfor sangat luar biasa, dan posisinya sangat strategis sebagai benteng pertahanan kawasan timur Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jaleswari juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara institusi pertahanan dan keamanan dengan birokrasi sipil, untuk menjaga keberlangsungan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah timur Indonesia, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
"Integrasi kerja TNI, Polri, BIN dengan Pemerintah Daerah perlu terus disinergikan, ini sebuah kebutuhan dan keniscayaan," tuturnya.
Sebagai informasi, selain di Kabupaten Biak Numfor, Jaleswari Pramodhawardani dan tim juga melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Yapen dan Supiori, Papua.
Kunjungan kerja 1-6 Desember ini sebagai bentuk verifikasi lapangan terkait tata kelola pertahanan-keamanan wilayah timur Indonesia dan kesiapan tata kelola pemerintahan, untuk pelaksanaan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Berita Terkait
Istana: Presiden tidak ada menetapkan darurat sipil di Papua
Selasa, 14 Februari 2023 15:59
KSP: Pemerintah tampung aspirasi semua pihak terkait pemekaran DOB Papua
Sabtu, 21 Mei 2022 14:26
Deputi V KSP Jaleswari: Aksi dengan kekerasan tidak bisa ditoleransi
Jumat, 11 Maret 2022 18:41
KSP kecam insiden penyerangan KKB di Puncak Papua
Senin, 7 Maret 2022 2:38
KSP: Pembangunan kesejahteraan era otsus Papua harus efektif
Kamis, 16 Desember 2021 2:55
KSP kawal komitmen pemerintah menghidupkan moderasi beragama
Sabtu, 11 Desember 2021 15:11
KSP: UU Otsus Papua akselerasi untuk kemajuan kesejahteraan
Senin, 19 Juli 2021 4:35
KSP: Penurunan indeks demokrasi-persepsi korupsi menjadi bahan evaluasi
Jumat, 5 Maret 2021 16:21