Ketua PBNU Eman: NU butuh pemimpin yang matang

Bandarlampung (ANTARA) - Ketua PBNU Bidang Pemberdayaan Perekonomian Eman Suryaman mengatakan NU lima tahun ke depan harus dipimpin sosok yang matang dan berpengalaman.

Eman mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang siap memberikan konsesi atau izin pengelolaan sumber daya kehutanan dan pertambangan ke NU.

"Tawaran Bapak Presiden sejalan dengan gagasan kemandirian NU, ini harus disambut dengan kesiapan organisasi yang makin baik dengan kepemimpinan yang matang," kata Eman di arena Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Darussa'adah, Lampung, Rabu.

Dari sejumlah nama yang belakangan mencuat sebagai kandidat Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, yaitu K.H. Said Aqil Siroj, K.H. As'ad Said Ali, dan K.H. Yahya Cholil Staquf, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas NU Cirebon ini menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada muktamirin pemilik suara sah. Namun, dia menekankan kriteria sebagaimana yang disampaikannya sangat dibutuhkan oleh NU.

"Gerakan menuju kemandirian itu sudah dimulai sekarang, dan saya rasa itu harus diteruskan. NU ke depan di setiap kepengurusan di tingkat wilayah minimal harus punya satu perguruan tinggi, dan rumah sakit atau klinik kalau bisa sampai ke cabang dan kecamatan," ujar Eman.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Lembaga Pertanian PBNU Al Amin Nasution. Mantan anggota DPR RI ini menilai kepemimpinan yang matang akan menjadikan arah organisasi NU dalam menyambut gagasan kemandirian makin terarah.

"Capaian-capaian NU sebagai sebuah organisasi selama 10 tahun terakhir sudah sangat bagus, ditambah dengan tawaran Presiden tadi, pasti NU akan makin mandiri ke depan," kata Amin.

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama menyatakan siap memberikan konsesi di bidang kehutanan dan pertambangan bagi NU.

Konsesi itu bisa diberikan dalam bentuk sebuah holding yang dikoordinasi PBNU untuk menampung potensi besar yang dimiliki organisasi dalam berkiprah memberikan maslahat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara.