Timika (ANTARA) - Bupati Mimika, Papua Eltinus Omaleng mengingatkan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat agar fokus bekerja serta tidak terpengaruh isu pergantian jabatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Jangan pikir rolling (pergantian) sehingga tidak fokus bekerja, akhirnya membuat semangat kerja menurun, banyak pimpinan OPD tidak masuk kantor," katanya kepada Antara melalui telepon selular di Timika.
Menurut Omaleng, pihaknya berharap para pimpinan OPD segera mempersiapkan segala sesuatunya setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022 agar semua program yang telah diakomodasi dalam DPA tersebut bisa terealisasi tepat waktu.
"Segera laksanakan kegiatan, proyek- proyek sudah bisa dilakukan pelelangan, tidak boleh tertunda lagi, paling lambat akhir Maret semua kegiatan itu sudah harus jalan," ujarnya.
Sebelumnya, pada Jumat (4/2) pagi, Bupati Omaleng menyerahkan DPA semua OPD di lingkungan Pemkab Mimika yang diwakili oleh lima OPD yakni Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bagian Hukum dan Distrik (Kecamatan) Mimika Baru.
Sesuai Perda APBD Mimika 2022 yang ditetapkan kalangan DPRD setempat pada akhir Desember 2021 lalu, proyeksi penerimaan daerah tahun ini mencapai Rp4,4 triliun di mana penerimaan itu sudah mencakup PAD, dana transfer dari Pemerintah Pusat baik DAU, DAK, bagi hasil pajak dan penerimaan daerah lainnya.
Dengan postur APBD senilai Rp4,4 trilun tersebut, Kabupaten Mimika mencatatkan diri sebagai daerah dengan sumber anggaran terbesar di Provinsi Papua yang mencakup 29 kabupaten/kota.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Mimika Atinus mengharapkan Pemkab Mimika fokus mengarahkan pembangunan ke kampung dan distrik di wilayah pedalaman baik itu di pegunungan maupun di pesisir pantai yang selama ini terkesan diabaikan.
"APBD Mimika besar tidak ada gunanya kalau hanya bangun di kota, sementara masyarakat yang tinggal di pedalaman sama sekali tidak diperhatikan, seolah-olah bukan penduduk Mimika," katanya.
Dia menambahkan pemerintah diharapkan membangun perumahan masyarakat, akses transportasi, penerangan dan air bersih di mana masih ada sekolah di pedalaman yang lumpuh dengan kondisi guru-guru tidak ada di tempat tugas.
"Hal-hal ini yang mestinya menjadi perhatian serius pemda untuk dibenahi, bukan sekedar bangun proyek untuk menghabiskan anggaran di kota," ujarnya.
