Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat apresiasi kepada Wahana Visi Indonesia (WVI) memberikan ruang diskusi publik bagi pemerhati warga dan membangun kebersamaan persepsi bagi kelompok rentan.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Nius Wenda di Jayapura, Rabu mengatakan bahwa tantangan pembangunan adalah belum adanya titik temu antara proses perencanaan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan diskusi publik tersebut sangat penting untuk disampaikan ke masyarakat agar kami dapat menyelesaikan persoalan,”, katanya.
Menurut Nius, peran dilakukan WVI melalui program USAID Kolaborasi bersama dengan kelompok pemerhati masyarakat seperti LP3A Papua, LBH Papua, KIPRa dan LBH APIK Jayapura penting untuk mendukung pemerintah mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan dana Otsus.
"Dengan begitu pihaknya bersama bappenas akan meningkatkan kualitas pelayanan publik utama dan keterampilan lembaga-lembaga pemerintah daerah untuk mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta melibatkan warga Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itulah pihaknya mendukung agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat di rasakan sehingga dibutuhkan kerja sama dengan semua instansi serta pemerhati.
Sementara itu, Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu mengatakan melalui program USAID Kolaborasi pihaknya berharap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua memberikan keberpihakan terhadap gender yakni perempuan, anak dan kaum rentan.
“Kami akan terus mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan dana Otsus," katanya.
Sekadar diketahui, sebelumnya, telah dilakukan dialog publik bertajuk “Mendengar Suara Perempuan pada Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Responsif Gender” yang diikuti 100 peserta terdiri dari tokoh masyarakat, adat, pemuda, perempuan, pemerintah dan instansi lainnya di Kota Jayapura, Papua, Selasa (14/12).
