Jayapura (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua berharap melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) setempat dapat memperkuat komitmen bersama dalam rangka menurunkan angka stunting pada 2023.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparai di Jayapura, Jumat mengatakan kini permasalahan stunting di Provinsi Papua mendapat sorotan ketika terjadi kenaikan prevalensi stunting pada 2022 menjadi 34,6 persen dari tahun sebelumnya angka 29,5 persen di mana hal ini berdasarkan Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Maka dalam rangka mengevaluasi rangkaian kegiatan dilaksanakan pada 2022, kami berharap semakin mempererat komitmen, koordinasi dan kerja sama lintas sektor agar penanganan stunting bisa berhasil dan dapat menurun di 2023,” katanya.
Menurut Nerius, pihaknya hanya memfasilitasi dan mengkoordinasikan TPPS agar dapat terlaksana dengan baik sehingga target tahun ini angka stunting harus turun dan tidak mengalami kenaikan lagi.
“Berdasarkan data yang ada terdapat 20 kabupaten/kota yang mengalami penurunan angka prevalensi stunting pada 2022 dan perlu mendapat apresiasi, namun disayangkan terdapat 9 sembilan kabupaten yang justru mengalami kenaikan yaitu Kabupaten Asmat, Yahukimo, Nduga, Tolikara, Paniai, Puncak Jaya, Mimika dan Mamberamo Raya,”ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu dengan melibatkan TPPS Provinsi Papua yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Perwakilan BAAS Provinsi Papua, BULOG Divisi Regional Papua, Kepala BBPOM Papua, dan instansi lain yang terkait dalam intervensi percepatan penurunan stunting tersebut, diharapkan dapat menghasilkan kajian yang bermanfaat.
“Seperti rumusan strategi dan komitmen bersama upaya percepatan penurunan stunting, kemudian peran lintas program dan sektor, serta adanya satu data stunting di Provinsi Papua,” katanya lagi.
Dia menabahkan intervensi penanganan stunting harus dilakukan secara masif oleh lintas sektor kepada sasaran yakni calon pengantin, hamil, ibu pasca salin, dan bayi sehingga dengan berkomitmen dalam berkoordinasi dan kolaborasi antar instansi pihaknya yakin angka prevalensi Provinsi Papua pada 2023 dapat turun.
