Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setempat untuk melakukan intervensi pelayanan keluarga berencana (KB).
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya berharap BKKBN setempat terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki dua atau tiga anak.
"Hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan stunting di Papua karena menangani dua atau tiga anak berbeda dengan menangani lebih banyak anak khususnya dalam pemberian makanan yang bergizi," katanya.
Menurut Limbong, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada 2023 prevalensi stunting di Papua masih berada di angka 28,6 persen.
"Sementara di Kota Jayapura yang merupakan salah satu kota dengan akses terbaik di Papua, angka prevalensi stunting tercatat sekitar 21 persen," ujarnya.
Kepala BKKBN Papua Sarles Brabar mengatakan program KB memang menjadi salah satu upaya dalam penanganan stunting tetapi juga untuk menjaga jarak kelahiran anak.
"Namun yang menjadi fokus kami ialah bagaimana menyiapkan generasi penerus yang lebih sehat dan berkualitas" katanya.
Dia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam mengikuti KB memang masih cukup rendah atau rata-rata baru 39 persen sehingga pihaknya akan terus melakukan edukasi pelayanan KB karena ini berkaitan dengan penanganan stunting.
