Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan setempat gencar meningkatkan kolaborasi bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna menurunkan stunting yang pada 2023 masih di angka 28,6 persen.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Papua Ari Pontiku di Jayapura, Senin, mengatakan daerahnya harus mampu mencapai target prevalensi stunting secara nasional pada 2024 sebesar 14 persen, di mana tingginya prevalensi di Provinsi Papua diharapkan dapat menjadi perhatian bersama.
"Oleh sebab itu hal ini tidak hanya menjadi tugas dari satu instansi saja, namun bagaimana kolaborasi pentahelix itu dapat dilakukan oleh setiap stakeholder yang ada di lingkup Pemprov Papua," katanya usai membuka Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua.
Menurut Ari, pengorganisasian percepatan penurunan stunting yang dilakukan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) harus dimulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
"TPPS bertugas mengerjakan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting," ujarnya.
Dia menjelaskan TPPS menjadi forum pelaksanaan aksi lintas sektor yang bertugas melaksanakan konvergensi, kerja dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, serta peran para pemangku kepentingan.
"Kemudian untuk menurunkan angka stunting juga ada beberapa intervensi yang bisa kita lakukan bersama yaitu melalui perbaikan fasilitas kesehatan," katanya lagi.
Selain itu juga perlu dilakukan intervensi stunting yang dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal sehingga dalam pemberian makanan tambahan (PTM) dapat memberikan sumberdaya alam yang benar-benar ada di tempat tersebut dan mudah untuk didapatkan.
"Serta ada juga anggaran desa yang dapat kawal bersama dalam penggunaannya sehingga tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakannya," ujarnya.
