Biak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua menyebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 20 Desember 2023 melampaui target yakni sebesar Rp1,37 triliun atau mencapai 116,3 persen dari target Rp1,117 triliun.
"Hasil PAD Papua melebihi dari target sebesar Rp1,117 triliun," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua Setyo Wahyudi pada peresmian Kantor UPTD Samsat, Kamis.
Diakuinya, walaupun kondisi saat ini dengan adanya pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) tetapi PAD Papua melebihi target.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan, Selain itu juga perlu mengantisipasi kondisi di tahun yang akan datang semakin sulit.
Sebab, lanjut dia, akan terjadi perubahan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah yang mempengaruhi struktur pendapatan daerah.
"Kita perlu antisipasi kondisi tersebut secara serius dengan berupaya secara maksimal dalam menggali potensi PAD yang ada pada daerah ini," kata Setyo membacakan sambutan Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.
Ia berharap, kantor Samsat Biak turut berperan penting peningkatan kapasitas fiskal daerah karena menjadi sumber pendapatan bagi Biak.
"Dimana pajak daerah provinsi yang dipungut kantor Samsat Biak di stor kembali ke kabupaten dalam bentuk dana bagi hasil pajak provinsi," katanya.
Ia berharap, kapasitas fiskal Biak Numfor semakin meningkat bilamana amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.
Karena di dalam aturan ini, menurut Setyo, telah mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
"Berdasarkan aturan ini ada tambahan jenis pajak daerah Kabupaten Biak Numfor yakni opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
"Dimana pemungutannya dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat," katanya.
Peresmian kantor Samsat Biak yang dibangun pada tahun 2023 menghabiskan biaya sebesar Rp9,76 miliar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Penerimaan PAD Papua 2023 melampaui target Rp1,37 triliun
