Pemkab Biak pastikan dana pilkada cair 100 persen

Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, memastikan dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah dicairkan 100 persen guna mendukung kelancaran tahapan Pilkada Serentak 2024.

"Dukungan dana hibah pilkada untuk KPU senilai Rp41 miliar dan Bawaslu sebesar Rp13,5 miliar sudah dicairkan seluruhnya ke rekening KPU dan Bawaslu," ujar Penjabat Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia seusai menghadiri Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada 2024 di Polres Biak, Kamis.

Sementara dana hibah pengamanan pilkada untuk kepolisian (Polres Biak) sebesar Rp6,5 miliar dan TNI (Kodim 1708) sebesar Rp2 miliar, Sofia mengatakan sudah dicairkan 40 persen dan sisanya sedang proses pencairan.

"Harapan Pemkab Biak Numfor, tahapan pilkada berjalan sesuai jadwal dan program KPU serta Bawaslu," katanya.

Ia mengatakan jajaran Pemkab Biak Numfor terus memberikan perhatian terhadap tahapan penyelenggaraan pilkada serentak. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membantu semua tahapan pilkada berjalan lancar.

Sofia menambahkan seluruh warga Biak Numfor berkewajiban ikut menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif untuk menjamin kelancaran tahapan pilkada.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Trestiawan menegaskan jajaran Polres Biak Numfor siap mengamankan tahapan pilkada serentak agar berjalan lancar dan aman .

"Kami minta semua komponen masyarakat Biak Numfor bersama dengan TNI dan Polri mengawal tahapan pilkada untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur," katanya.

Ia menegaskan Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Cartenz 2024 ini dalam rangka kesiapsiagaan personel kepolisian menghadapi kemungkinan terjadi gangguan kamtibmas saat Pilkada Serentak 2024.

Usai gelar pasukan, Penjabat Bupati Biak Sofia Bonsapia bersama Kapolres AKBP Ari Trestiawan meninjau Sekretariat Bawaslu di Jalan Condronegoro dan berlanjut ke Kantor KPU di Jalan Mandouw untuk memastikan tahapan pilkada berjalan sesuai jadwal.