Wamena (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan mengharapkan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi guna mencegah perlambatan ekonomi.
Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther L Purmiasa di Wamena, Senin mengatakan pengendalian inflasi bukan hanya tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan tetapi juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya.
“Kami harap ada kolaborasi antara Pemkab Jayawijaya di mana Kota Wamena sebagai kota indeks harga konsumen atau IHK dari 150 kota di Indonesia, penting artinya untuk pengendalian harga,” katanya.
Menurut dia, ketika harga bahan pokok atau bapok naik maka akan terjadi inflasi. Sebaliknya, ketika harga bapok turun maka berpotensi menimbulkan deflasi.
“Dalam pengendalian harga dalam 11 kelompok dipantau oleh BPS dari 215 komoditas yang disurvei itu merupakan tanggung jawab kita secara bersama,” ujarnya.
Dia menjelaskan ketika inflasi tidak dikendalikan untuk mencegah kenaikan harga barang maka pertumbuhan ekonomi dapat melambat dan suatu wilayah akan menjadi terbelakang dibanding wilayah lainnya di Indonesia.
“Penting artinya dalam pengendalian inflasi itu ada kerja sama dan kolaborasi serta langkah positif yang diambil untuk melakukan pengendalian inflasi baik jangka pendek, panjang maupun sampai inflasi terkendali di Provinsi Papua Pegunungan,” katanya.
Sementara itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban mengatakan pengendalian inflasi harus dikendalikan bersama, bukan hanya Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya tetapi tujuh kabupaten lain di daerah ini.
“Tujuh kabupaten lain di Papua Pegunungan harus membantu mengendalikan indeks perkembangan harga (IPH), kemudian Jayawijaya mengendalikan indeks harga konsumen (IHK),” ujarnya.
Dia optimis ketika koordinasi atau kolaborasi dapat dilaksanakan dengan baik antara Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya termasuk tujuh kabupaten lain maka pengendalian inflasi dapat terwujud.
