Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Inspektorat Daerah setempat terus menggencarkan memberikan pengawasan terhadap praktik pungutan liar (pungli) dalam proses sistem penerimaan murid baru (SPMB), sebagai upaya membangun sistem pendidikan yang transparan.
Plt Inspektur Papua, Danny Korwa di Jayapura, Rabu, mengatakan saat penerimaan siswa baru ini potensi terjadi pungli oleh sebab itu pengawasan ketat dari seluruh inspektorat di sembilan kabupaten/kota ini sangat penting dilakukan.
“Kami sedang berupaya bagaimana membangun sistem pendidikan transparan, adil, dan bebas dari pungutan yang membebani masyarakat,” katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta kerja sama semua pihak dalam menjaga integritas proses penerimaan siswa baru tersebut.
“Kami berharap Inspektorat di daerah turut aktif dalam mengawasi setiap tahapan SPMB. Jika masyarakat menemukan pungli, segera laporkan kepada kami,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pengawasan juga menyasar praktik pungutan di sekolah menengah atas (SMA) hingga perguruan tinggi pengawasan ini penting dilakukan mengingat guna menciptakan pendidikan yang transparan adil, dan bebas dari pungutan yang membebani masyarakat.
“Kami masih saja menerima laporan bahwa sejumlah sekolah masih melakukan pungutan tertentu, institusi pendidikan yang dibiayai negara, seharusnya tidak membebani siswa dan orang tua dengan pungutan apapun,” katanya.
Dia menambahkan, negara sudah menjamin bahwa sekolah negeri bebas biaya untuk itu mari jaga komitmen ini bersama.
