Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua memastikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap aman meski dana transfer pusat ke daerah mengalami penyesuaian pada tahun anggaran berjalan.
Plt Kepala Bapperida Papua, Jimmy Alberto Thesia di Jayapura, Sabtu, mengatakan penyesuaian dana transfer yang terjadi tidak berdampak pada dana alokasi umum (DAU) yang menjadi salah satu komponen utama pembayaran TPP ASN.
"Penyesuaian dana transfer yang terjadi tidak berdampak pada dana alokasi umum (DAU) yang menjadi salah satu komponen utama pembayaran TPP ASN," katanya.
Menurut Jimmy, penurunan justru terjadi pada beberapa sumber pendanaan lain dari pemerintah pusat.
"Sementara, beban belanja pegawai tidak berubah karena jumlah ASN yang harus ditanggung Pemprov Papua mencapai sekitar 8.000 orang," ujarnya.
Dia menjelaskan, meski kondisi fiskal daerah mengalami tekanan, Pemprov Papua berupaya memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan optimal.
"Kami mengakui, penurunan dana transfer dapat mempengaruhi penyelenggaraan program pembangunan jika tidak diantisipasi secara tepat," katanya.
Dia menambahkan yang menjadi persoalan adalah ruang fiskal yang menyempit, sehingga beberapa kegiatan harus sesuaikan agar tidak mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengatakan bahwa kesejahteraan ASN menjadi prioritas pemerintah daerah, namun harus sejalan dengan peningkatan disiplin, loyalitas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.
“ASN harus bekerja dengan disiplin dan profesional. Kesejahteraan akan mengikuti sesuai kinerja dan tanggung jawab masing-masing,”katanya.
