Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggandeng Bank Papua untuk menerapkan pembayaran retribusi daerah secara digital melalui penggunaan mesin elektronik data capture (EDC) dan QRIS hal ini dilakukan guna meningkatkan PAD serta kualitas pelayanan publik.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Setyo Wahyudi di Jayapura, Senin, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan efisien.
“Pada Kamis (11/12), bertempat di Kantor Gubernur Papua kami bersama Bank Papua telah meluncurkan aplikasi pembayaran retribusi melalui EDC dan QRIS di mana ini menjadi fondasi penting dalam menghadirkan Papua yang lebih cerdas melalui sistem yang tertib, aman, dan mudah diakses seluruh masyarakat,” katanya.
Menurut Setyo, penerapan pembayaran retribusi secara non-tunai sejalan dengan kebijakan elektrifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021.
"Penggunaan EDC dan QRIS ini memberikan kemudahan serta kecepatan bagi wajib retribusi karena setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga mengurangi potensi kebocoran PAD dan mempermudah pengawasan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bank Papua Isak S Wopari mengatakan kolaborasi dengan Pemprov Papua merupakan langkah bersejarah dalam mendorong transformasi digital layanan publik sekaligus penguatan ekonomi daerah di Tanah Papua.
“Bank Papua sebagai lembaga intermediasi keuangan daerah berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi transaksi publik,” katanya.
Menurut Isak, digitalisasi pembayaran retribusi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi merupakan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, akurasi pendapatan daerah, serta kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi.
“Implementasi EDC dan QRIS Bank Papua selaras dengan Gerakan Nasional Non-Tunai dan mendukung transformasi ekonomi Papua, di mana aspek digital menjadi pilar penting dalam pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pada kesempatan tersebut, Bank Papua juga menyerahkan perangkat EDC kepada 10 organisasi perangkat daerah (OPD) pemungut retribusi di lingkungan Pemprov Papua sebagai bagian dari implementasi pembayaran retribusi daerah secara digital.
