Jayapura (Antara Papua) - Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) bertolak ke Jakarta untuk menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas kerja sama pengawalan kesehatan di Papua.
Direktur eksekutif UP2KP Aloysius Giyai ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Rabu, mengemukakan tim yang dipimpinnya itu bertolak ke Jakarta pada Senin (14/11) untuk menemui KPK.
Tim yang bertolak ke Jakarta terdiri dari direktur UP2KP Agustinus Raprap, pelaksana tugas Sekretaris Umum UP2KP, Alexander Krisifu, dan Kepala Bidang Litbang U2KP, Hidayat Wairoy.
Aloysius menjelaskan KPK berencana menggandeng UP2KP guna mengawal pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Provinsi Papua melalui aplikasi JAGA. Dengan demikian pihaknya bertolak ke Jakarta untuk membahas rencana kerja sama tersebut.
Aplikasi JAGA merupakan salah satu aplikasi baru KPK dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di empat sektor strategis yakni sekolah, rumah sakit, puskesmas dan perizinan (PTSP) untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang bersih dan transparan.
"Kami dari UP2KP diundang resmi oleh KPK untuk hadir pada Selasa 15 November kemarin dan telah mempresentasikan kinerja dan sepak terjang kami selama tiga tahun berjalan. Hasil pertemuan itu, pihak KPK sangat mengapresiasi kinerja kami dan tertarik untuk menjajaki kerjasama, terutama untuk aplikasi JAGA di rumah sakit dan puskesmas," ujarnya.
Dia berharap KPK juga bisa bekerja sama membantu UP2KP untuk mengawal anggaran kesehatan di kabupaten/kota yang sangat besar namun belum dikelola dengan baik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Menurut Aloysius, menindaklanjuti hasil pertemuan khusus dengan KPK, Deputi Informasi Data KPK akan hadir pada Rakerkesda Provinsi Papua di Hotel Aston 27-31 November 2016 mendatang guna memberikan sosialisasi tentang aplikasi JAGA bagi seluruh kepala dinas kesehatan, kepala rumah sakit dan kepala puskesmas.
Selanjutnya, realisasi bentuk kerjasama KPK dan UP2KP akan dibicarakan bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK Provinsi Papua yang dipimpin Tri Gamarefa pada 5 Desember 2016 mendatang.
Ia menambahkan dengan adanya kerjasama antara KPK dan UP2KP, semua pihak pengelola anggaran kesehatan di Papua semakin lebih transparan dan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (*)
