Asmat (Antaranews Papua) - Sebanyak 43.500 orang dari total 126 ribu penduduk Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Asmat Dewi Linggasari di Asmat, Kamis, mengatakan perekaman e-KTP di Kabupaten Asmat belum mencapai target, sebab masih tersisa puluhan ribu warga Asmat yang belum melakukan perekaman.
"Yang sudah perekaman sebanyak 45.152 dan yang dicetak sebanyak 43.500 keping (lembar). Kita di Asmat tercatat 126 ribu jiwa. Perekaman e-KTP dilaksanakan sejak 2012 sampai sekarang," kata Dewi.
Ia mengatakan pelayanan e-KTP dilakukan setiap hari kerja di Kantor Dukcapil setempat.
Selain itu pihaknya juga memprogramkan pelayanan jemput bola dengan melakukan perekaman di distrik-distrik.
Untuk tahun ini, Dinas Dukcapil Asmat melakukan perekaman di delapan distrik. Pihaknya belum dapat menjangkau semua distrik, lantaran jangkauan wilayah sangat luas dengan kondisi geografis yang cukup sulit, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan perekaman.
"Sejak 2012 juga kita sudah turun ke distrik-distrik untuk perekaman, tapi persoalannya jangkauan wilayah kita kan luas sekali. Lalu ketika turun ke kampung, masyarakat lebih banyak berada di hutan," katanya.
Ia mengatakan yang terakomadasi melalui pelayanan jemput bola paling banyak 1000 orang, dan rata-rata yang terlayani sekitar 100 orang.
"Itu suatu kendala. Makanya kita belum bisa 100 persen setelah sekian tahun. Dan kami tidak jamin, karena Papua sendiri baru 37 persen," kata dia.
Selain beberapa persoalan yang disebutkan di atas, masalah sarana prasarana transportasi yang minim juga mempengaruhi pelayanan identitas kependudukan di distrik-distrik terjauh.
"Tidak seperti di Jawa, naik becak, naik dokar bisa sampai. Kita di Asmat, naik speed biayanya mahal. Sampai di tempat, paling dapat 100. Memang banyak yang belum ter-cover," ujarnya.
Dewi menambahkan pihaknya tetap menggenjot perekaman e-KTP sekalipun terbentur sejumlah kendala di lapangan.
"Untuk mendorong partisipasi masyarakat, kami tetap melakukan sosialisasi, pelayanan jemput bola dan membuka pelayanan di kantor setiap hari," kata dia. (*)