Penerimaan dana Otsus Papua untuk Biak Numfor berkurang 70 persen

Biak (ANTARA) - Penerimaan pembagian dana otonomi khusus (Otsus) Papua untuk Kabupaten Biak Numfor, Papua tahun anggaran 2019 dipastikan berkurang hingga 70 persen karena adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Papua terkait pembangunan infrastruktur penyelenggaraan PON XX Papua 2020.

"Pengurangan penerimaan pembagian dana Otsus Papua tahun 2019 berlaku sama bagi 29 kabupate/kota di Provinsi Papua, guna mendukung sukses pelaksanaan PON 2020 di Papua," ucap Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Papua, Lot Louis Yensenem,M.Ikom saat dikonfirmasi di Biak, Minggu.

Ia mengakui, pada tahun 2018 penerimaan dana Otsus Papua untuk Kabupaten Biak Numfor mencapai berkisar Rp100 miliar.

Sementara untuk tahun 2019, menurut Lot Yensenem, dari informasi perkiraan sementara dana Otsus Papua untuk Kabupaten Biak Numfor diperkirakan berkisar Rp30 miliar hingga Rp32 miliar.

Sedangkan untuk penggunaan dana Otsus Papua, lanjut Lot Yensenem, harus sesuai dengan petunjuk teknisnya untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, infsrastruktur dasar masyarakat kampung dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung.

"Untuk penggunaan anggaran membiayai program pembangunan di daerah yang bersumber dari dana Otsus Papua sudah terinci dalam empat kebijakan strategis daerah," tegas Kepala BPKAD Biak Lot Yensenem.

Ia berharap, penggunaan dana Otsus Papua tahun 2019 diperuntukan untuk membiayai program yang sudah termuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Biak Numfor.

"Saya tegaskan dana Otsus Papua 2019 bukan untuk membayar hutang atau menambah kegiatan baru, ya ini perlu mendapat perhatian para pejabat kuasa pengguna anggaran di setiap OPD,'ungkap mantan Kepala Bappeda Biak itu.

Berdasarkan data adanya kebijakan pengurangan dana Otsus Papua dari Pemprov Papua tahun 2019 untuk pembangunan insfrastruktur PON Papua 2020 sangat berdampak ketersediaan anggaran untuk membiayai program prioritas daerah, salah satunya sektor pendidikan karena mempengaruhi bantuan pelaksanaan Ujian Nasional.