Makassar (ANTARA) - Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf menginstruksikan seluruh lurah dan camat melaksanakan piket selama 24 jam, menyusul kejadian adanya konflik penolakan tes cepat (rapid test) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pengambilan paksa jenazah di Rumah Sakit oleh warga setempat.
"Lurah jangan takut untuk bertemu warga, justru tugasnya menenangkan kekisruhan ini dengan memberi edukasi. Komunikasikan, kerja sama camat, LPM dan RT, RW-nya. Ajak bertemu, tapi tetap terapkan protokol kesehatan," papar Yusran menginstruksikan dalam pertemuan di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Ia mengatakan, instruksi piket ini sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi kerawanan konflik di tengah masyarakat di masa pandemi COVID-19. Selain itu, mencegah kisruh penolakan warga pelaksanaan tes cepat serta pengambilan jenazah secara paksa di sejumlah rumah sakit yang melanggar protokol kesehatan.
Ia juga memerintahkan seluruh lurah intens melakukan pertemuan dengan RT, RW, LPM, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk berkoordinasi mencegah konflik, termasuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan protokol kesehatan.
"Hari ini saya minta semua lurah melaporkan hasil pertemuannya," ujar Yusran yang masih menjabat Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel itu menegaskan.
Pihaknya meminta jajaran lurah dan camat lebih intens turun melakukan pemantauan di lapangan termasuk ikut memberi edukasi kepada warga mengenai pelaksanaan tes cepat.
Sejauh ini, Pemkot Makassar telah melakukan tes cepat massal di enam kecamatan dengan jumlah yang reaktif sebanyak 130-an orang. Jumlah penularan, kata dia, mengalami penurunan.
“Jauh menurun, sebelumnya Reproduction Number (RO) COVID-19 di Makassar 3,8 yang berarti satu pasien bisa menularkan 4 orang. Sekarang, RO-nya kita 0,98. Itu artinya satu pasien hanya bisa menularkan ke satu orang, atau penularan lokal saja," ucap dia.
Kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta membuat jadwal piket bergilir setiap hari, untuk ikut melakukan edukasi serta pencegahan dini terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat.
"Lebih baik waspada dini, kasus dua hari ini cukup memprihatinkan, apalagi kita sudah mulai memasuki tahapan pilkada. Tugas kita untuk mengantisipasi adanya konflik. Seluruh petugas di lapangan akan dilengkapi dengan APD sesuai protokol kesehatan," katanya.
Bahkan ia juga menyiapkan 'Inspektur Covid' atau petugas Satpol PP yang akan berkeliling ditempat-tempat umum untuk memberikan edukasi kepada warga.
"Kemarin protokolnya hanya tiga poin, Cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Sekarang kita tambah dua yaitu rajin berolahraga dan makan-makan gizi seimbang," kata dia menyarankan.*
