Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan seperti melakukan sulap ketika membuat kebijakan penanganan dampak pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh terhadap semua sektor baik kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan.
“Ini cara berpikir kalau istilahnya juggling (sulap) dalam bahasa Inggris atau kita harus menangani berbagai hal dalam satu waktu yang sama,” katanya ketika berbicara dalam Townhall Meeting Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan sebagai pengelola keuangan negara, jajaran Kementerian Keuangan harus merespons cepat dampak virus corona. Salah satunya ketika mengubah instrumen keuangan akibat COVID-19 yang dilakukan dalam hitungan minggu.
Biasanya, lanjut dia, APBN disusun dalam kurun waktu yang panjang delapan hingga sembilan bulan mulai presentasi di kabinet, konsultasi ke daerah, beberapa kali pembahasan di DPR kemudian Presiden menyampaikan nota keuangan hingga APBN menjadi undang-undang.
Belum lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang di satu sisi untuk menekan penyebaran COVID-19 namun di sisi lain memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat yang juga harus cepat ditangani.
Sri Mulyani menyebut wabah corona ini sebagai badai yang sempurna mengancam kehidupan dan nyawa manusia dan mengganggu perekonomian seluruh negara di dunia.
“Semuanya diformulasikan dalam waktu yang luar biasa sangat singkat dalam situasi kedaruratan dan kegentingan karena yang terancam adalah nyawa manusia,” katanya yang disiarkan dalam kanal Youtube Kemenkeu.
Perekonomian Indonesia, lanjut dia, pada triwulan pertama tahun ini meski tumbuh positif 2,97 persen namun angka itu merosot drastis dari rata-rata kisaran lima persen.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun ini pun, lanjut dia, diproyeksikan negatif hingga minus 3,8 persen akibat dampak wabah virus corona jenis baru.
Pada saat yang bersamaan, Kemenkeu juga harus cepat mencermati dinamika dalam penganggaran, salah satunya melalui dua kali revisi APBN dengan defisit yang bertambah menjadi 6,34 persen sehingga membuat sibuk "dapur" pengelola uang negara ini.
Ia juga berpesan kepada para pegawai di Kementerian Keuangan menjadikan tantangan tersebut sebagai kesempatan yang bersejarah dalam merespons kebijakan saat menghadapi keadaan darurat seperti pandemi virus corona ini.
“Jadi dapur kita begitu sangat sibuknya. Saya ingin seluruh jajaran Kementerian Keuangan bisa melihat, merasakan koneksi terhadap degup yang luar biasa ini,” katanya.
