Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemkab Konawe Utara Tahun 2007–2014.
Mereka diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, periode 2007-2009 dan 2011-2016 Aswad Sulaiman (ASW).
"Keempatnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ASW," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Empat saksi, yakni Kepala Satuan Bisnis Unit Mineral PT Sucofindo Noval Tajudin, karyawan PT Stargate Pasific Resources Tahun 2012 Zulkifli Nurdin, Shipping Officer PT Stargate Pasific Resources Tahun 2010 Abdul Rahman, dan Shipping Superintendant PT Stargate Pasific Resources Tahun 2013 Otto Ramadhan.
KPK telah menetapkan Aswad sebagai tersangka pada 3 Oktober 2017.
Tersangka Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan selaku Bupati Konawe Utara periode 2011-2016 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Indikasi kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikeI yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.
Selain itu, Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.
Indikasi penerimaan terjadi dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2009.
Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***2***
Berita Terkait
KPK panggil dua saksi kasus korupsi izin kuasa pertambangan di Konawe Utara
Selasa, 7 April 2020 9:47
Aparat diminta tertibkan tambang emas ilegal di Manokwari
Minggu, 10 April 2022 2:42
Pemkab Biak telah sertifikasi 500 aset tanah milik daerah
Rabu, 17 April 2024 14:30
KPK panggil Bupati Mimika Eltinus Omaleng jadi saksi sidang Tipikor
Selasa, 26 Maret 2024 19:52
Jenazah mantan Gubernur Lukas Enembe disemayamkan di Rumah Duka Sentosa
Selasa, 26 Desember 2023 18:22
Pemkab Jayawijaya raih penghargaan MCP 2023
Senin, 20 November 2023 14:42
KPK minta tata ruang di Papua harus bebas konflik kepentingan
Sabtu, 18 November 2023 20:43
KPK upayakan pencegahan korupsi menjadi fokus utama
Sabtu, 18 November 2023 18:03