Ambon (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menantang pemerintah kabupaten dan kota di Maluku untuk mengembangkan kembali tambak udang di masing-masing daerah seluas 10 haktere.
"Saya tantang dan ajak Pemkab/Pemkot di Maluku untuk mengembangkan tambak udang. di Pulau Seram ada yambak yang sempat terhenti. Itu (tambak udang) kita hidupkan kembali, karena prospeknya sangat menjanjikan," kata menteri Edhy Prabowo saat mengunjungi Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, Minggu.
Dirinya menyatakan siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten/kota yang akan mengembangkan tambak udang. Asumsinya modal pembuatan satu hektare tambak sangat mahal bisa mencapai Rp2 miliar.
Anggaran tersebut bersumber dari dana pinjaman badan Layanan Umum (BLU) Lembaga pengelola Modal Usaha kelautan dan Perikanan (LPMUKP) berbiaya rendah, di mana saat ini masih tersedia pagu anggaran sebesar Rp900 miliar.
"Mudah-mudahan para nelayan dan semua pemkab-Pemkot di Provinsi Maluku bisa memanfaatkannya karena bunganya sangat rendah, hanya tiga persen setahun," ujarnya.
Dahulu, menurut Edhy, satu hektare tambak udang hanya bisa menghasilkan satu ton, namun sekarang ini teknologi, cara dan mekanisme budidaya yang benar dapat menghasilkan hingga 100 ton udang.
"Jangankan sampai 100 ton, 20 ton atau 10 ton udang yang dihasikan dari satu hektare tambak saja, sudah sangat menguntungkan dengan harga jual Rp60.000 per kg, maka sudah menghasilkan Rp600 juta sekali panen. 50 persennya ongkos produksi dan sisanya keuntungan termasuk gaji," katanya.
Dia juga meminta para Kadis Kelautan dan Perikanan di Maluku untuk segera mengimplementasikannya kepada para nelayan, sehingga semakin banyak yang tertarik mengembangkan tambak udang.
"Mungkin tidak semua nelayan punya tambak satu hektare. Bisa dikurangi antara 2.000 hingga 2.500 meter persegi saja sudah cukup. Silakan tunjuk wilayah yang akan membuka tambak udang dan kita bagikan modalnya. Jangan paksakan diri bikin sawah kalau lahannya tidak subur. Saya berikan kesempatan setiap daerah 10 hektare," ujarnya.
Menteri Edhy mengaku sangat serius dengan rencana tersebut, sehingga berharap nelayan dan pemerintah di 11 kabupaten-kota di Maluku juga serius mengelutinya, sehingga berdampak meningkatkan kesejahteraan nelayan di masa mendatang.
"Jadi saya sudah perintahkan agar nelayan dan daerah di Maluku diberikan kemudahan dalam mengakses BLU. Anggaran ini memang harus dikembalikan tetapi syaratnya sangat mudah.
Selain BLU LPMUKP, Edhy juga mengarahkan para nelayan di Maluku memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan layanan perbankan dengan bunga enam persen setahun, dan saat ini pemerintah telah menyiapkan Rp195 triliun untuk KUR.
Kendati demikian Menteri Edhy sadar tidak bisa serta merta mengajak nelayan memanfaatkan fasilitas fredit perbankan tersebut., tetapi perlahan-lahan mengajari mereka untuk mendapatkannya.
Setiap Kepala keluarga (KK) bisa memperoleh KUR hingga Rp50 juta untuk kegiatan usaha penangkapan maupun budidaya. Jika satu kelompok beranggotakan 10 orang maka bantuannya bisa mencapai Rp500 juta, sedangkan untuk kegiatan niaga bantuannya maksimal Rp200 juta.
