Wamena (ANTARA) - Bupati Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Jhon Richard Banua mengaku belum mengetahui terkait adanya pemberian subsidi upah Rp600 ribu kepada pekerja formal di wilayah ini.
Bupati Jhon Richard Banua di Wamena, Senin, mengatakan selama ini memang ada bantuan dari pemerintah pusat namun bukan kepada karyawan.
"Kalau yang bantuan untuk karyawan swasta itu belum pernah ada komunikasi," katanya.
Jhon mengatakan yang diketahui pemerintahnya adalah bantuan dari Kementerian Sosial kepada sopir angkot dan pengojek.
"Itu yang penyalurannya melalui pihak polres bekerja sama dengan bank dan itu teman-teman wartawan juga sudah tahu," katanya.
Bantuan pemerintah lainnya yang diberikan kepada masyarakat Jayawijaya adalah yang disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia, Cabang Wamena di Kabupaten Jayawijaya.
"Ada memang bantuan yang Rp600 ribu, itu bantuan dari Kementerian Sosial lewat kantor pos yang langsung kepada masyarakat juga (bukan karyawan). Tetapi kalau untuk karyawan swasta itu belum ada," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA salah satu syarat bagi karyawan untuk menerima subsidi gaji adalah harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka bisa dipastikan sebagian karyawan swasta tidak akan menerima sebab tak ada kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Jayawijaya.
Berita Terkait
Pekerja di Mimika diminta manfaatkan program subsidi upah
Jumat, 14 Januari 2022 20:45
BPJAMSOSTEK Mimika usulkan 4.000 pekerja terima subsidi upah
Jumat, 26 November 2021 18:11
BPJAMSOSTEK: Tenaga kerja di Mimika tak peroleh subsidi upah
Senin, 2 Agustus 2021 20:28
13.467 pekerja di Mimika segera terima bantuan subsidi upah tahap dua
Kamis, 12 November 2020 16:06
BPJAMSOSTEK Jayapura data pekerja penerima subsidi upah pemerintah
Selasa, 1 September 2020 16:35
BPJAMSOSTEK Jayapura sebut bantuan subsidi upah bentuk kepedulian pemerintah
Sabtu, 29 Agustus 2020 7:21
16.800 tenaga kerja di Mimika terima bantuan subsidi upah
Sabtu, 29 Agustus 2020 4:18
Pekerja Jayapura apresiasi peluncuran bantuan subsidi upah pemerintah
Kamis, 27 Agustus 2020 17:30